Jakarta,relasipublik – Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Perubahan geopolitik, perkembangan teknologi, serta persaingan ekonomi dunia menuntut kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat.
Dalam momentum peringatan HUT RI ke-80, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025, yang dianggap sebagai titik awal penting dalam menegaskan arah baru pembangunan nasional.
Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo. Menurut Nevi, terdapat tiga pesan kunci dalam pidato tersebut yang akan menjadi fondasi pembangunan Indonesia ke depan, yakni: Determinasi Kepemimpinan, Orientasi Kerakyatan, dan Tekad Kemajuan.
Nevi menyatakan, “Determinasi kepemimpinan Presiden Prabowo terlihat jelas dalam tekadnya untuk memimpin langsung agenda-agenda strategis bangsa, termasuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, serta pengembalian kedaulatan negara atas sektor-sektor vital.”
Sebagai wakil rakyat, Hj. Nevi Zuairina menilai bahwa orientasi kerakyatan Presiden sangat tegas. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat melalui kebijakan yang merujuk pada UUD 1945, khususnya Pasal 33. Program-program seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.
“Keberpihakan ini jelas sejalan dengan amanat Pasal 28H UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujar Nevi.
Nevi juga mengapresiasi orientasi kemajuan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam rencana transformasi sumber daya manusia dan teknologi. Digitalisasi pendidikan, pendirian sekolah unggulan, serta dorongan inovasi di bidang sains dan teknologi menjadi strategi penting dalam memanfaatkan bonus demografi. “Ini adalah langkah yang sangat diperlukan untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045,” tambah Nevi.
Momentum HUT RI ke-80 juga bertepatan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Nevi mengungkapkan bahwa RAPBN bukan hanya sekadar dokumen fiskal, tetapi kontrak moral negara untuk memakmurkan rakyat. Ia menekankan pentingnya anggaran yang responsif terhadap sektor UMKM dan koperasi, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Sebagai anggota legislatif, Hj. Nevi Zuairina menegaskan peran DPR dalam mengawal semangat kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat. “Tugas kami di DPR adalah memastikan kebijakan tersebut tidak hanya menjadi jargon, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan rakyat,” jelas Nevi.
Nevi mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu menjaga arah pembangunan yang nasionalis dan konstitusional demi mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Di usia 80 tahun kemerdekaan ini, mari kita bersatu menjaga arah pembangunan bangsa, memastikan setiap langkah membawa kita lebih dekat pada cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkas Nevi.
