SOLSEL, RELASI PUBLIK – Bupati Solok Selatan H Khairunas menegaskan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) yang diberikan Presiden RI melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dialokasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2024 ini telah diperjuangkan dan diajukan data penerimanya oleh pemerintah kabupaten.
Hal ini disampaikan Bupati dalam acara penyaluran beras bantuan BP-CBP di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Jujuan kepada keluarga penerima di daerah tersebut.
“Banyak program bantuan dari pemerintah pusat, jika tidak diajukan maka kita tidak akan mendapatkannya,” kata Khairunas di Kecamatan SJJ, Sabtu (03/02/2024).
Berdasarkan data KPM di Solok Selatan, di tahun 2023 sebanyak 10.493 KPM menerima bantuan pangan dari pemerintah. Jumlah ini meningkat di tahun 2024 menjadi 11.105 KPM.
“Tentunya bantuan yang diterima ini berkat kolaborasi berbagai pihak dan pemerintah kabupaten,” imbuhnya.
Selain bantuan beras pangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten juga gencar memberikan bantuan dari OPD terkait.
Senada, Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda dalam keterangan menyebut kebijakan program pemerintah pusat seperti penyaluran bantuan pangan ini telah disingkronkan dan sejalan dengan program pemerintah kabupaten.
“Kita patut mengapresiasi kepada pemerintah daerah, karena tidak menunggu lama beras tersebut, pada awal tahun, begitu ada program beras langsung disalurkan,” kata Zigo.
Zigo juga menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini adalah upaya untuk meringankan biaya konsumsi masyarakat dan menekan angka inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok. Dan program ini akan berlanjut hingga bukan Juni – Juli 2024.
Untuk menekan angka inflasi ini, pemerintah kabupaten juga memberikan berbagai bantuan seperti bantuan UMKM, bantuan sembako dari Dinas Sosial PMD, bantuan Pertanian dan bantuan lainnya yang melibatkan TjSLP dan BAZNas Solok Selatan.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, Asisten, Staf Ahli, dan Jajaran Kepala OPD. (Yanto)
