Solok, Relasipublik.com — Pemerintah Kabupaten Solok terus mengejar percepatan pemulihan pascabencana dengan melakukan evaluasi harian di Posko Induk Bencana, Kompleks Perkantoran Bupati Solok, Arosuka, Rabu (7/10/2026). Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembersihan material, pemulihan infrastruktur, pelayanan masyarakat, hingga penanganan sektor pertanian berjalan cepat dan terkoordinasi selama masa tanggap darurat.
Rapat dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si., dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos., para kepala OPD dan perwakilan OPD, serta unsur TNI dan Polres Solok.
Dalam evaluasi tersebut, BPBD memaparkan perkembangan penanganan di sejumlah titik terdampak sekaligus kebutuhan yang masih harus dipenuhi. Peralatan berat, BBM, hingga perlengkapan pendukung menjadi perhatian karena sangat menentukan kecepatan pembersihan material di lapangan.
Sejumlah alat berat berukuran lebih kecil direncanakan diarahkan ke kawasan Kantor DPRD Kabupaten Solok. Sementara unit lainnya dipindahkan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung proses pembersihan dan penanganan material di lokasi terdampak.
Kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional, terutama truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), juga dibahas. Ketersediaan bahan bakar dinilai penting agar mobilisasi personel, pengangkutan material, dan kegiatan pembersihan tidak terhambat.
Pemulihan tidak hanya menyangkut pembersihan material. Dukungan jaringan komunikasi juga menjadi perhatian. Diskominfo diminta memastikan kebutuhan konektivitas di Bapelitbang, termasuk melalui pemasangan Starlink yang telah dimintakan bantuannya.
Sementara DPMN diarahkan menggunakan jaringan Wi-Fi ruang rapat Gedung C apabila membutuhkan koneksi untuk pengoperasian aplikasi nagari.
Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan hingga kini menyiapkan dua posko pelayanan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Persoalan pembiayaan pelayanan di RSUP Dr. M. Djamil Padang juga menjadi bagian evaluasi. Pembayaran yang telah melebihi kapasitas disebut telah diantisipasi melalui penganggaran tambahan dan dilakukan reviu bersama Inspektorat.
Dampak bencana juga dirasakan sektor pertanian. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 4 hektare lahan sawah mengalami kerusakan berat, sedangkan 14 hektare lainnya mengalami kerusakan ringan. Pada lahan non-sawah, kerusakan tercatat pada tanaman jagung sekitar 0,2 hektare, cabai 1,5 hektare, bawang merah 2 hektare, serta kubis 0,2 hektare. Sejumlah tanaman hortikultura juga terdampak, dengan sekitar 40 batang alpukat dan 20 batang durian masuk dalam pendataan.
Sementara pada sektor perkebunan, tercatat sekitar 40 batang cokelat, 135 batang kulit manis, dan 255 batang kopi mengalami dampak akibat bencana. Kerusakan juga terjadi pada jaringan irigasi tersier di Kecamatan Gunung Talang dengan panjang mencapai 525 meter dan masuk kategori rusak berat.
Data tersebut menjadi gambaran bahwa pemulihan tidak berhenti pada kawasan permukiman dan fasilitas pemerintahan, tetapi juga menyentuh sumber penghidupan masyarakat yang terdampak. Salah satu kondisi yang mendapat perhatian khusus adalah kawasan DPMN. Di lokasi tersebut ditemukan rembesan air pada timbunan tanah.
BPBD menilai kondisi itu perlu segera diperkuat sebagai langkah mitigasi. Rembesan tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi alur air yang dapat memicu pergerakan atau penurunan tanah apabila kembali diguyur hujan berintensitas tinggi.
Karena itu, langkah pencegahan dinilai tidak dapat ditunda. Penanganan dini diperlukan untuk mengurangi potensi risiko lanjutan sekaligus melindungi fasilitas dan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Unsur TNI dan Polres Solok dalam rapat tersebut turut menekankan pentingnya menjaga koordinasi antarinstansi. Setiap unsur diminta bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Asisten I Setda Kabupaten Solok, Drs. Zaitul Ikhlas, menegaskan bahwa pemulihan harus dilakukan secara maksimal dengan mengutamakan koordinasi lintas sektor. Setiap perkembangan di lapangan, menurutnya, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti, terutama terhadap kondisi yang berpotensi memicu bencana susulan.
Ia juga meminta seluruh OPD, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait menjaga kekompakan dan komunikasi selama proses pemulihan berlangsung.
“Pengerjaan diharapkan sampai hari ke-15 sudah rampung untuk area dalam kantor yang terdampak,” demikian arahan dalam evaluasi tersebut.
Pekerjaan juga diminta diselesaikan secara cepat dan optimal hingga masa tanggap darurat berakhir. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, evaluasi harian menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebutuhan di lapangan teridentifikasi, diprioritaskan, kemudian segera ditindaklanjuti.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah, BPBD, OPD teknis, TNI, Polri, dan unsur lainnya, pemulihan diharapkan tidak sekadar membersihkan sisa material bencana. Lebih jauh, proses tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik, memperbaiki infrastruktur yang rusak, menjaga pelayanan dasar, serta membantu masyarakat terdampak kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.
Pemulihan pascabencana kini berpacu dengan waktu. Targetnya jelas: pekerjaan harus bergerak cepat, risiko lanjutan ditekan, dan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas. (A3)
