Kabupaten Solok

Bupati Solok Sentil OPD yang Lambat, Pembangunan 2026 dan APBD 2027 Jadi Perhatian

5
×

Bupati Solok Sentil OPD yang Lambat, Pembangunan 2026 dan APBD 2027 Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini
Foto ; Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026

Solok, Relasipublik.com – Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan pembangunan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mematangkan persiapan APBD Tahun Anggaran 2027. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026).

Rakor yang diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., MM, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Solok itu menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan menjelang akhir tahun anggaran.

Sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari realisasi pembangunan dan pendapatan daerah, evaluasi profiling Aparatur Sipil Negara (ASN), kelengkapan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang belum masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (Rendup), hingga langkah percepatan penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.

Dalam laporannya, Sekda Rudy Repenaldi Rilis menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran, terutama dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, anggaran yang menjadi hak masyarakat tersebut harus segera dimanfaatkan untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat ketidakseimbangan antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada sejumlah kegiatan. Karena itu, perangkat daerah diminta segera menuntaskan administrasi pekerjaan serta berkoordinasi dengan pihak rekanan agar proses pembayaran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya juga menjadi perhatian. OPD terkait diminta mencari solusi agar tidak menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program pembangunan berikutnya.

Terlebih, percepatan pekerjaan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana, seperti perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa seluruh kepala OPD harus meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan program kerja. Ketersediaan anggaran, menurutnya, harus dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia meminta pekerjaan yang sudah dapat dilaksanakan agar tidak ditunda. Persiapan program tahun berikutnya pun harus dimulai lebih awal sehingga ketika tahun anggaran berjalan, kegiatan pembangunan dapat segera direalisasikan.

Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga. Berbagai persoalan, baik menyangkut administrasi maupun proses pengadaan barang dan jasa, harus segera diselesaikan agar tidak menjadi penghambat penyerapan anggaran.

Seluruh paket pekerjaan yang belum berjalan diminta segera ditindaklanjuti. Evaluasi terhadap kendala pelaksanaan tahun ini diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pembangunan pada 2027.

Tidak hanya menyoroti belanja daerah, Bupati turut meminta jajarannya menggali potensi penerimaan daerah secara maksimal. Evaluasi pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kawasan dan potensi ekonomi di Kabupaten Solok.

Di sisi lain, peluang dukungan program strategis pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal. Sektor pendidikan, perumahan, dan digitalisasi pembelajaran menjadi beberapa bidang yang perlu mendapat perhatian.

Untuk itu, kesiapan dokumen, validitas data, serta komunikasi dengan kementerian terkait menjadi faktor penting agar Kabupaten Solok dapat memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.

Persoalan pemulihan pascabencana juga menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Bupati meminta seluruh OPD melengkapi data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara akurat dan tepat waktu.

Kelengkapan data R3P sangat menentukan proses pengusulan bantuan kepada kementerian maupun lembaga terkait. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, terkait rencana relokasi kawasan perkantoran, Jon Firman Pandu meminta agar dilakukan kajian teknis secara menyeluruh. Penilaian harus mencakup kondisi bangunan perkantoran yang digunakan saat ini serta kelayakan lokasi yang direncanakan menjadi pusat perkantoran baru.

Hal menarik lainnya yang menjadi perhatian Bupati adalah penguatan komunikasi publik. Ia meminta setiap OPD dan kecamatan lebih aktif menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, serta capaian pembangunan melalui kanal komunikasi dan media sosial resmi pemerintah.

Respons terhadap aspirasi, kritik, maupun keluhan masyarakat juga harus ditingkatkan. Menurut Bupati, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa kritik masyarakat dan media bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Karena itu, seluruh jajaran diminta bersikap terbuka, responsif, dan kooperatif dalam memberikan informasi kepada publik.

Agenda evaluasi profiling ASN turut menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Bupati menginginkan pemetaan dan penataan aparatur dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, serta kebutuhan organisasi.

Proses tersebut harus dilaksanakan secara objektif dan profesional melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian, penempatan aparatur diharapkan mampu memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menutup arahannya, Jon Firman Pandu meminta seluruh kepala OPD dan camat segera menindaklanjuti hasil evaluasi serta menyusun langkah konkret sesuai bidang tugas masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Solok berharap rakor ini tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, mempercepat pembangunan, menuntaskan pemulihan pascabencana, serta mempersiapkan APBD 2027 secara lebih matang.

Dengan sinergi seluruh jajaran, setiap program dan penggunaan anggaran diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. (A3)