Padang, relasipublik – Kecamatan Koto Tangah terus mengoptimalkan pendataan dan verifikasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung adil, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan Koto Tangah, Wahyudi Edwar, Kamis (30/7/2026), mengatakan pendataan yang akurat menjadi langkah penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria.
Berdasarkan data terbaru, dari 13 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, sebanyak 17.221 Kartu Keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Proses pendataan tersebut didukung oleh 294 agen aktif yang membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pembaruan data.
Menurut Wahyudi, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga validitas data penerima manfaat sehingga bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial dan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, kami mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan dan pendaftaran data diri melalui mekanisme resmi yang telah disediakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Data Perlinsos menunjukkan, pada kategori Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 15.233 KK yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.786 KK berstatus berpotensi layak menerima bantuan, 11.417 KK dinyatakan tidak layak, dan 30 KK masih dalam proses verifikasi.
Sementara itu, pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), jumlah penerima yang terdata mencapai 16.847 KK. Rinciannya, 9.453 KK berpotensi layak menerima bantuan, 7.362 KK tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi.
Program Perlinsos diperuntukkan bagi keluarga atau individu yang tergolong prasejahtera, rentan miskin, maupun terdampak kondisi sosial ekonomi tertentu sesuai dengan kriteria dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemerintah Kota Padang juga mengimbau masyarakat agar rutin memantau status kepesertaan bantuan melalui kanal resmi Kementerian Sosial maupun papan pengumuman yang tersedia di kantor kelurahan.
Wahyudi berharap seluruh masyarakat turut berperan aktif dalam memperbarui data kependudukan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif.
“Mari bersama-sama kita wujudkan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.
