PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Kejaksaan Negeri Padang Panjang menegaskan pentingnya pengawasan dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang mempertemukan jajaran Pemerintah Kota dengan aparat penegak hukum.
Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang Bambang Irawan menyebut peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.
Karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar potensi penerimaan daerah tidak hilang akibat lemahnya pengawasan maupun pendataan.
Ia menilai inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi perlu terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman.
Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala juga harus dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan akurasi data dan memperkuat sistem pengawasan.
Dengan sistem yang lebih baik, penerimaan daerah diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Bambang juga menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata soal angka, tetapi berkaitan dengan kemampuan daerah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Pendapatan yang optimal akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan kesejahteraan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel.(gito)
