PESSEL, RELASIPUBLIK – Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar mengungkapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencananya untuk mengembangkan Pelabuhan Panasahan Painan. Menurut bupati dalam perbincangannya dengan jajaran Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub pembangunan bakal dilakukan pada 2023, namun setelah ada peninjauan lapangan terkait kondisi terkini pelabuhan.
“Mudah-mudahan pengembangannya segera terlaksana, karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian daerah, khususnya masyarakat,” ungkap bupati di Jakarta.
Guna memacu pembangunan kawasan maritim Pesisir Selatan, Bupati Rusma Yul Anwar kembali mengusulkan rencana pengembangan pelabuhan Panasahan Painan ke Kemenhub. Dalam kunjungan itu bupati juga didampingi Kepala Dinas Perhubungan Pesisir Selatan Syafrijoni, Kepala Bidang Perhubungan Laut Fadli Amra dan sejumlah pejabat eselon III lainnya.
Selain melakukan survei ke kawasan pelabuhan pihak Kemenhub meminta pemerintah kabupaten untuk segera merevisi detail enginering design (DED), karena yang lama sudah tidak berlaku. Revisi bakal diajukan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun, sehingga rampung sebelum 2023.
“Ya, usulannya bakal kami ajukan di perubahan nanti,” terang bupati.
Sedangkan untuk ketersediaan lahan yang bakal dikembangkan pemerintah kabupaten telah menyerahkan sertifikat lahan seluas ke Kementerian melalui KSOP Teluk Bayur beberapa waktu lalu. Bupati menyampaikan pengembangan pelabuhan fokus pada kawasan darat antara lain pembangunan kawasan pergudangan, fasilitas perkantoran dan sarana prasarana pelabuhan lainnya.
Pembuatan tanki timbun untuk crude palm oil (CPO), sehingga pengiriman produk turunan kelapa sawit itu tidak hanya lewat Teluk Bayur, tapi juga bisa dari Panasahan dan sekaligus meminimalisir kerusakan jalan negara.
“Soal kebutuhan biaya dan lama kegiatan yang bakal dilakukan nanti bisa dilihat dari DED. Semoga sesuai dengan keinginan masyarakat Pesisir Selatan,” sebut bupati.
Pelabuhan Panasahan Painan pelabuhan alam di Pesisir Selatan yang dibangun pada 1998 di atas lahan seluas 6 Hektare pada masa pemerintahan Bupati Darizal Basir. Dalam program tol laut pemerintahan Presiden Joko Widodo, Panasahan tercatat sebagai penyanggah Teluk Bayur atau naik status dari yang sebelumnya sebagai pengumpan. Akan tetapi keberadaannya belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam percepatan pembangunan daerah.
Pelabuhan Panasahan memiliki dua dermaga, masing-masing dengan kedalaman kolam 12 Meter pada pasang naik dan 7 Meter saat pasang surut. Saat ini aktivitasnya hanya melayani kapal perintis sabuk nusantara rute Painan-Mentawai dan Painan-Nias Pada 2019-2020 Kemenhub berencana mengembangkan kawasan daratnya dengan investasi senilai Rp57 miliar selama dua tahun anggaran, dengan catatan pemerintah kabupaten bisa menyediakan lahan seluas 7 Hektare.
Namun pada pemerintahan pada masa itu tidak mampu menyiapkan lahan yang diminta Kemenhub, sehingga rencana pengembangan batal dan dana yang telah disiapkan pindah ke Teluk Tapang, Pasaman Barat. Secara terpisah salah seorang tokoh masyarakat Painan Indra mengapresiasi rencana pengembangan kawasan darat Pelabuhan Panasahan, karena dinilai bakal menjadi pusat ekonomi baru. Pengoperasian pelabuhan bakal menyerap tenaga kerja yang sekaligus menekan angka pengangguran. Lebih dari itu konektivitas Pesisir Selatan menjadi semakin luas, khususnya untuk daerah kepulauan.
“Bahkan distribusi komoditi unggulan daerah dipastikan lebih murah jika melalui jalur laut. Dengan demikian daya saingnya juga kian kuat, karena ongkos angkut minim,” sebutnya.**
