Padang, Relasipublik – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Republik Indonesia menggelar rapat Koordinasi Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2025 Dan Koordinasi Program Prioritas Presiden Untuk Provinsi Sumbar, Kamis (14/8/2025) di Hotel Santika Padang
Kegiatan tersebut, menghadirkan beberapa narasumber, ” Yakni Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumbar, Ir Siti Aisyah, M. Si. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Provinsi Sumbar Medi Iswandi, ST, MM. Dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, (KPID) Daerah Sumbar Robert Cenedy, SP, SH, MH.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi, komunikasi dan informasi diwakili oleh Kabid Bidang Media Massa Kemenkopolkam, Muhammad Burhan menyampaikan hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai skor 66,61, angka tersebut menempatkan Sumbar dalam kategori cukup bebas. Namun demikian skor tersebut menjadi tantangan dan dinamika menuntut perhatian serius agar skor tidak mengalami penurunan di tahun mendatang.” katanya.
“Untuk itu, pentingnya peningkatan IKP pada tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang pers. Pemahaman terhadap kemerdekaan pers harus mencakup bukan hanya hak jurnalis dalam meliput, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang,” kata Muhammad Burhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Siti Aisyah menegaskan bahwa kebebasan pers tidak hanya berkaitan dengan demokrasi dan penyampaian informasi aktual, tetapi juga harus mampu mendorong pemberdayaan masyarakat serta mendukung proses pembangunan daerah. Peran media sekarang sangat strategis menyuarakan aspirasi publik dan mengawal kebijakan pemerintah.
“Berkaitan dengan skor IKP, Pemprov Sumbar akan terus mengevaluasi agar kedepannya ada peningkatan. Selain itu, dalam hal ini Pemprov sangat terbuka terhadap informasi sesuai dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” terangnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta dari Media Massa dari Wilayah Padang , Danlantamal II Padang, Danlanud Sultan Sjharil Padang , Dandim 0312 Padang, Kejaksaan Negeri Kota Padang, dan Kepala Kepolisian Resort Padang. DW
