PADANG, RELASIPUBLIK – Kesiapsiagaan seluruh stake holder di Sumatera Barat terus terjaga meskipun secara risiko daerah tersebut termasuk rendah karena tidak memiliki banyak lahan gambut dan sawit yang biasanya sering terbakar.
“Biasanya kebakaran itu terjadi di kebun sawit dan lahan gambut. Kita di Sumbar hanya punya sekitar 500 ribu hektare lahan sawit, jauh lebih sedikit dari Riau yang mencapai 5 juta hektare. Karena itu kejadian karhutla di Sumbar termasuk sedikit,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat Rakor Optimalisasi Pengendalian Kebakaran Hutan di Padang, Kamis (1/12/2021).
Meski risiko rendah, tetapi semua pihak terkait di Sumbar tidak abai terhadap potensi kebakaran hutan. Pada 10 UPT Dinas Kehutanan Sumbar tersedia peralatan yang cukup lengkap seperti pompa apung, pompa besar, pompa kecil, drone dan personel.
“Titik api di Sumbar juga tidak banyak karena sudah berhasil dicegah duluan. Untuk ini kita patut berterima kasih pada Dinas Kehutanan dan semua pihak terkait,” katanya.
Dengan demikian, Sumbar bisa menjadi percontohan di Indonesia dalam hal kesiapsiagaan karhutla meski dengan risiko rendah.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi mengatakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 semua stake holder terkait karhutla diperintahkan untuk turut aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Jika ada titik api harus segera dipadamkan, jangan sampai meluas. “Presiden juga memerintahkan untuk mencarikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi, penegakan hukum secara tegas akan memberikan efek jera,” katanya.
Menindaklanjuti hal itu Dinas kehutanan Sumbar menurutnya juga meningkatkan frekuensi patroli sebagai langkah pencegahan kejadian karhutla.
“Dalam instruksi itu Presiden juga meminta agar pengelolaan kebakaran hutan untuk mendahulukan upaya pencegahan,” katanya.
Kegiatan Rakor yang digelar adalah dalam upaya membangun sinergitas stake holder lintas sektoral.***
BIRO ADPIM SETDAPROV
