Padang,relasipublik – Kota Padang dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir dan banjir bandang (galodo) pada 27 November 2025. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, bencana tersebut mengakibatkan banjir di 14 titik, banjir bandang di 12 titik, longsor di 7 titik, pohon tumbang di 20 titik, serta angin puting beliung di 2 titik.
Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat Kota Padang. Sejumlah warga kehilangan tempat tinggal akibat diterjang banjir bandang, bahkan kehilangan anggota keluarga, serta mengalami kerusakan akses jalan dan fasilitas umum.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Padang terkait perpanjangan masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor tersebut.
Muharlion menyampaikan bahwa masa tanggap darurat diperpanjang selama satu pekan, terhitung mulai 9 hingga 15 Desember 2025. Perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan langkah-langkah penanganan bencana berjalan secara jelas, konkret, dan terukur.
“Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 sampai 15 Desember 2025. Kita ingin melihat apa yang dilakukan, sehingga selama masa perpanjangan ini penanganannya benar-benar jelas, konkret, dan terukur,” ujar Muharlion kepada awak media, Selasa (9/12).
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama, di antaranya rumah warga yang tertimbun lumpur, akses jalan yang rusak, serta penyediaan hunian sementara.
Selain itu, Muharlion juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan warga terdampak. Menurutnya, permasalahan tersebut harus segera dituntaskan, bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan perencanaan hunian permanen ke depan.
“Air bersih menjadi persoalan kita hari ini dan menghantui masyarakat. Ini harus tuntas dan jelas. Termasuk persoalan ekonomi mereka, serta bagaimana rencana hunian permanen ke depan,” katanya.
Muharlion menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan penanganan pascabencana adalah tersedianya data yang akurat dan valid, baik data rumah terdampak maupun data keluarga korban.
“Data rumah dan data keluarga harus benar-benar jelas. Jadi ketika bantuan datang, termasuk dari pemerintah provinsi, kita sudah siap dengan data yang dibutuhkan,” jelasnya.
Terkait pembangunan kembali rumah warga, Muharlion menyebut proses tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat karena harus melalui tahapan yang panjang. Oleh karena itu, fokus penanganan saat ini diarahkan pada penyediaan hunian sementara dan percepatan pembersihan rumah warga yang terdampak lumpur.
“Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hunian sementara. Kalau rumah mereka terkena lumpur, kita bantu. Bahkan kalau perlu, kita dorong seluruh ASN Pemko untuk turun membantu membersihkan rumah warga,” tegas Muharlion.
Ya dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat ini kita berharap semua permasalah yang terjadi dimasyarakat bisa terselesaikan dan terbantu, dan ekonomi masyarakat kembali membaik kita sebagai wakil rakayat selalu ada dan siap membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat’’, tutupnya.
#ADV
