PAINAN,RELASIPUBLIK- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah terus mengoptimalkan potensi yang ada
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurang maksimalnya pendapatan akan mempengaruhi percepatan pembangunan.
“Peluang PAD dari budidaya ikan laut dan payau itu besar, namun belum tergarap maksimal, jadi perlu dicarikan solusinya kedepan untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak tersisa sia kan,” katanya saat kunjungan kerja meninjau meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, Senin (23/12).
Dia menyebut kunjungan kerja meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, untuk menghimpun informasi apa saja yang mejadi kendala untuk optimalisasi kinerja, baik dalam manajemen SDM, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan untuk pengembangan kedepan.
Tentunya sesuai dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat.
Diungkapkan Muhidi, kondisi PAD Sumbar sekarang sangat terbatas, apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Opsen Pajak. 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung ke daerah.
“Jadi pada tahun 2025, terjadi penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun.
Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan, ” katanya.
Dia menyebut untuk memaksimalkan program-program kerja UPTD BPBALP Sungai Nipah, ada pilihan untuk bekerjasama dengan pengusaha jika alokasi APBD kurang dengan konsep yang jelas.PAD bertambah masyarakat akan maju dan pegawai memiliki kesejahteraan.
” Jika potensi kelautan dan perikanan besar untuk PAD dengan konsep yang kongrit, ada peluang penambahan anggaran. Itu akan dikoordinasikan pada rapat-rapat Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD pemerintah daerah ,” katanya.
Dia menyebut fokus kinerja sebagai Ketua DPRD Sumbar dalam waktu dekat, meninjau objek-objek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa waktu lalu telah meninjau UPTD SAMSAT, RSUD dan BPBALP. Secara keseluruhan kepentingan masyarakat itu ada tiga, yaitu pendidikan kesehatan dan perekonomian. Ketika itu terpenuhi, maka kelangsungan PAD melalui objek-objek nya akan berjalan.
Kedatangan Muhidi disambut langsung oleh Kepala BPBALP Sungai Nipah Lastri Mulyanti, dikatakannya, komoditi yang dikembangkan oleh BPBALP ada ikan karapu, kakap, lobster laut hingga udang vaname seluruh komoditi tersebut memiliki potensi besar untuk mengenjot pendapatan.
“UPTD BPBALP Sungai Nipah bisa menjadi andalan dalam peningkatan PAD, namun alokasi anggaran tidak signifikan, ” katanya.
Dia menyebut ada 33 kelompok nelayan yang membudidayakan ikan kerapu di bawah binaan BPBALP Sungai Nipah yang tersebar di Kota Painan. Kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan telah kualitas impor, per tahun produksi mencapai 33 ton.
“BPBALP juga terus melakukan pembinaan kepada peternak ikan agar tidak gagal panen, hal itu cukup berhasil tidak ada yang gagak panen,” katanya.
Sementara itu salah satu pejabat struktural BPBALP Sungai Nipah Alex mengungkapkan, anggaran UPTD untuk pengadaan calon induk berbagai jenis ikan dan ikan kerapu sebesar Rp 514.000.000.
“Tahun ini PAD ditargetkan Rp 475 juta dan realisasi hanya dapat Rp 132 juta, diharapkan nantinya ada anggaran untuk budidaya ikan kerapu untuk hasil yang lebih maksimal,” katanya.
