Padang,relasipublik – Kritik keras dilayangkan DPRD Kota Padang terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal menunjukkan performa optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa Wali Kota Fadly Amran tidak bisa lagi menutup mata terhadap lemahnya capaian tersebut.
Data resmi per 30 September 2025 memperlihatkan, meskipun secara agregat PAD Kota Padang telah mencapai Rp690,49 miliar atau 76,92% dari total target Rp897,69 miliar, masih ada OPD yang terpuruk jauh di bawah standar. Bahkan, ada yang baru menyentuh 30% dari target hingga memasuki triwulan ketiga.
OPD dengan Capaian Terendah: Alarm Bahaya untuk Keuangan Daerah
Laporan DPRD mengungkapkan sejumlah OPD dengan realisasi PAD terendah:
Dinas Perhubungan
Target: Rp3,39 miliar
Realisasi: Rp1,88 miliar (55,60%)
Sisa target: Rp1,50 miliar
Dinas Perdagangan
Target: Rp10,10 miliar
Realisasi: Rp4,96 miliar (49,19%)
Sisa target: Rp5,13 miliar
Dinas Pertanian
Target: Rp1,03 miliar
Realisasi: Rp498 juta (48,23%)
Sisa target: Rp534 juta
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Target: Rp45,30 miliar
Realisasi: Rp21,71 miliar (47,93%)
Sisa target: Rp23,59 miliar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Target: Rp11,50 miliar
Realisasi: Rp3,55 miliar (30,95%)
Sisa target: Rp7,94 miliar
Dari data tersebut, Dinas PUPR menempati posisi terburuk dengan capaian hanya 30,95%. Angka ini dinilai DPRD sebagai bukti nyata kelemahan dalam perencanaan maupun eksekusi strategi pemungutan PAD.
Rachmad Wijaya: “Ini Masalah Serius, Jangan Anggap Remeh!”
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyatakan keprihatinan sekaligus kekecewaan. Ia menilai lemahnya kinerja OPD bukan sekadar soal administrasi, melainkan menunjukkan kurangnya inovasi, kreativitas, dan keseriusan dalam mengelola potensi daerah.
“Bayangkan, ada OPD yang realisasinya hanya 30%. Ini masalah serius. Kalau PAD rendah, pembangunan daerah bisa terganggu. Bagaimana program prioritas mau berjalan kalau uang daerah tidak terkumpul sesuai target?” tegas Rachmad, Selasa (1/10/2025).
Ia menekankan bahwa Wali Kota harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan bila perlu mengganti kepala OPD yang terbukti tidak mampu. “Kita tidak butuh pejabat yang sekadar rutinitas. Kota ini butuh pemimpin OPD yang inovatif, visioner, dan berani mengambil langkah strategis,” lanjutnya.
Tiga Bulan Kritis: Akankah PAD Tercapai?
Dengan sisa waktu hanya tiga bulan hingga akhir tahun anggaran, DPRD memperingatkan adanya risiko gagal mencapai target PAD jika OPD tetap bekerja setengah hati. Capaian rendah dikhawatirkan akan berimbas langsung pada pembiayaan layanan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial masyarakat.
“Kalau OPD lamban bergerak, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Kami mendesak agar segera ada langkah cepat, strategi baru, dan evaluasi internal,” ujar Rachmad.
Ketimpangan Kinerja: Ada yang Gagal, Ada yang Gemilang
Menariknya, di tengah sorotan terhadap OPD yang jeblok, ada pula instansi yang berhasil menorehkan prestasi dengan melampaui target.
Dinas Pariwisata: 115,67%
BPKAD: 105,42%
Kinerja gemilang dua instansi ini membuktikan bahwa dengan inovasi dan kerja keras, target PAD bukan hanya bisa dicapai, tetapi juga dilampaui. “Ini harus jadi cermin bagi OPD lain. Jangan hanya mencari alasan, tapi tunjukkan hasil,” kata Rachmad.
DPRD Siap Kawal, Tapi Tanggung Jawab Ada di Wali Kota
Rachmad menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal upaya peningkatan PAD. Namun, bola kini ada di tangan Wali Kota Padang. Apakah ia berani mengambil langkah tegas mengevaluasi bahkan merombak pejabat yang gagal, atau memilih membiarkan kinerja rendah ini berlarut-larut?
“Jangan tunggu PAD jebol dulu baru bertindak. Perbaikan harus dimulai sekarang,” tegasnya.
(Mond)
