BALI,RELASIPUBLIK- Kolaborasi yang berkesinambungan bersama pemerintah pusat, merupakan hal strategis untuk mengoptimalkan bidang pembangunan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Dengan hal tersebut, potensi Sumbar pada sektor pariwisata akan lebih maju dan berdampak positif terhadap roda perekonomian daerah.
Rekomendasi itu didapatkan oleh Komisi IV DPRD Sumbar saat kunjungan kerja (Kunker) ke Bappeda Provinsi Bali, Senin (25/7). Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said saat dihubungi mengatakan, tujuan kunjungan ke Bali untuk mengetahui strategi daerah itu dalam kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi tahun 2023.
Dia menjelaskan ada beberapa hal yang bisa ditiru dari Provinsi Bali agar bisa diterapkan di Sumbar, salah satunya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Selain desain pembangunan yang terencana, hubungan harmonis kepala daerah Bali dengan pemerintah pusat selalu memberikan menguntungkan pembangunan, sehingga dana-dana infrastruktur bisa terealisasikan.
” Jadi apapun bentuk kebutuhan penunjang potensi pariwisata Bali yang mendunia, pemerintah pusat selalu memenuhi. Beda dengan Sumbar yang tidak terlalu optimal akan hal itu , ” katanya.
Dia mengatakan potensi Sumbar pada sektor pariwisata tidak kalah dengan Bali, namun ada beberapa hal yang harus diterapkan agar bisa sejajar, pertama budaya masyarakat yang sadar akan kenyamanan pengunjung, konsistensi pembangunan yang terencana tahap demi tahap, terakhir kolaborasi bersama pemerintah pusat agar ditunjang dengan anggaran yang cukup.
“Memang secara politik Bali memiliki relevansi dengan pemerintah pusat, meski kondisi berseberangan jangan sampai tidak ada upaya untuk menguntungkan pembangunan Sumbar,”katanya.
Diakuinya, meski pariwisata Sumbar tidak kalah dengan Bali namun kita belum terkelola dengan baik, beda dengan Bali. Dari segi infrastruktur juga kurang memadai, sehingga akses menuju tempat wisata tidak nyaman.
Karakteristik masyarakat juga mempengaruhi, jumlah penduduk Bali pada kisaran 4,3 juta jiwa, namun wisatawan yang datang ke Bali bisa mencapai 21 juta setiap tahun.
“Kondisi demikian mempengaruih pola hidup masyarakat yang sadar akan pariwisata, saat menginjakan kaki di bandara maka ditemui keramahan, jika tidak tahu ditunjukan, jika bertanya dijawab. Hal ini juga harus ada pada Sumbar, ” katanya.
Dia mengatakan, tidak ada potensi lain yang dimiliki Bali selain pariwisata, dengan sektor itu lah masyarakat bisa hidup dan sejahtera. Jika tidak ada orang ke Bali akan berdampak buruk pada ekonomi, sehingga budaya pariwisata selalu dijaga.
Sumbar telah memiliki segalanya maka dukungan-dukungan harus diberikan demi majunya pariwisata.
Pada kunjungan ke Bali Komisi IV DPRD Sumbar disambut oleh Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Bali Sudiarsa
Putu Astawa.
Sementara itu Sekertaris Komisi IV DPRD Sumbar Suharjono mengatakan, tidak hanya mengoptimalkan anggaran pemerintah pusat Provinsi Bali dalam pembangunan pariwisata, namun juga dana luar negeri. Pada tahun ini, Bali mendapatkan pinjaman Rp 500 miliar dari Amerika, dana itu diberikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Bali.
“APBD daerah itu berkisar Rp 5,3 triliun, namun pembangunan terus berkesinambungan. Bahkan adanya wacana-wacana strategis untuk menunjang potensi daerah salah satunya akan memintadahkan bandara,”katanya.(***)
