Padang,relasipublik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024 serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, di Aula KPU Sumbar, Padang, Jum’at (19/12/2025).
Ketua KPU Sumatera Barat Surya Efitrimen menyampaikan bahwa KPU Sumbar telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dana sharing antara KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Selain itu, rencana aksi atas rekomendasi BPK terhadap temuan pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2024 juga telah ditandatangani dan ditindaklanjuti sesuai tahapan pemeriksaan, mulai dari rapat klarifikasi hingga pemeriksaan lapangan.
Surya menjelaskan, tidak semua daerah menjadi sampel pemeriksaan BPK pada 2024. Menurutnya, hal itu tidak dapat dimaknai sebagai adanya persoalan di daerah yang tidak diperiksa.
“Banyak daerah yang tidak diperiksa karena tidak dijadikan sampel. Ini perlu dipahami bersama, bukan berarti daerah tersebut bermasalah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Surya menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran telah tuntas diselesaikan, kecuali beberapa temuan yang masih berkaitan dengan pihak ketiga dan sedang dalam proses penyelesaian.
Dia juga menegaskan bahwa anggaran hibah KPU kabupaten/kota tidak termasuk objek pemeriksaan BPK. Meski demikian, ia mengingatkan jajaran KPU kabupaten/kota agar tidak menganggap hal tersebut sebagai kondisi tanpa risiko.
“Walaupun tidak diperiksa oleh BPK, jangan dianggap tidak ada masalah. Seluruh dokumen harus disiapkan dengan baik karena pada waktunya akan diminta dan diserahkan kepada BPK,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran KPU di seluruh Sumatera Barat, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan ke depan.(****)
