Berita UtamaTERBARU

KPU Sumbar Kunjungi Komisi Informasi, Mantapkan Persiapan Monev KIP 2025

20
×

KPU Sumbar Kunjungi Komisi Informasi, Mantapkan Persiapan Monev KIP 2025

Sebarkan artikel ini

Padang,relasipublik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Komisi Informasi (KI) Sumbar pada Rabu, 23 Juli 2025. Pertemuan berlangsung di Kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja No. 36, Simpang Haru, Kota Padang.

KPU Sumbar mengutus sejumlah pejabat, yakni Kordiv Parmas dan SDM Jons Manedi serta Kordiv Hukum dan Pengawasan Hamdan. Turut mendampingi, Kabag Parhumas dan SDM Jumiati bersama Kasubag Parhumas dan SDM Yusripal Yakub.

Kordiv Parmas dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi menuju Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.

“Kunjungan kami kali ini untuk memantapkan persiapan menuju Monev KIP 2025,” ujar Jons Manedi kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa KPU Sumbar siap mengikuti tahapan Monev serta akan terus menjalin komunikasi aktif dengan KI Sumbar.

“Kami tentu siap, karena target tahun ini adalah meraih predikat Informatif. Itu merupakan bagian dari komitmen kami terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik,” tegas Jons.

Ketua Monev KIP 2025, Mona Sisca, menyambut hangat kedatangan rombongan KPU Sumbar.

“Kehadiran langsung KPU Sumbar ke kantor kami membuktikan keseriusan mereka dalam menjalani proses Monev. Selamat datang,” kata Mona Sisca.

Mona juga mendorong semua badan publik agar aktif menjalani proses evaluasi keterbukaan informasi tahun ini.

Mona Sisca mengingatkan bahwa partisipasi aktif badan publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami menghimbau agar seluruh badan publik berkoordinasi dalam tahapan Monev. Target minimal kami tahun ini adalah 30 persen badan publik dapat predikat informatif,” jelas Mona.

Ia juga meminta para pimpinan instansi tidak lengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

“KI Sumbar berharap para pimpinan aktif mengikuti proses ini. Keterbukaan informasi publik adalah kunci terwujudnya good and clean governance,” pungkasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *