Jakarta,relasipublik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, dalam kunjungan kerja reses ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, menyuarakan keprihatinannya atas ketimpangan pembangunan yang masih dialami masyarakat di kawasan timur Indonesia. Dalam forum bersama mitra BUMN dan kementerian terkait, ia menekankan perlunya langkah konkret dan terukur untuk mendorong pemerataan akses ekonomi kerakyatan, energi listrik, dan infrastruktur telekomunikasi.
“Papua Barat Daya adalah bagian tak terpisahkan dari Republik ini. Namun hingga hari ini, kita masih melihat biaya logistik yang sangat tinggi, harga BBM yang belum sepenuhnya merata meskipun ada program satu harga, dan hasil pertanian serta perikanan yang sulit dijual karena tidak tersedianya fasilitas penyimpanan dan distribusi,” tegas Nevi.
Politisi PKS ini menyayangkan masih rendahnya rasio elektrifikasi di kampung-kampung sekitar Sorong yang berada di bawah angka 80%, padahal pemerintah telah mengucurkan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk perluasan jaringan listrik hingga Rp10 triliun. Ia mendorong PLN mempercepat pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan seperti PLTS dan PLTA, termasuk memanfaatkan lahan bekas tambang untuk pembangkit berbasis waduk buatan.
Terkait infrastruktur digital, Legialator asal Sumbar II ini menyoroti kasus pemutusan jaringan tower di Sorong Selatan serta maraknya pencurian kabel tembaga yang mengakibatkan hilangnya konektivitas di puluhan kampung. “Kejahatan ini bukan hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial. Telkom dan Telkomsel perlu meningkatkan patroli dan pengamanan serta mempercepat pemulihan jaringan saat terjadi gangguan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Nevi menegaskan pentingnya sinergi lintas BUMN untuk menghadirkan program yang tidak berhenti pada simbolisme.
“Kami di Fraksi PKS ingin melihat perubahan nyata—di mana masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan kehadiran negara dalam wujud layanan dasar yang adil dan merata,” pungkas Nevi Zuairina.
