sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah tak menjadi sumber gesekan di Tanah Datar. Di Lapangan Cindua Mato Batusangkar, Jumat (20/3), sebagian umat Islam tetap menunaikan Salat Id lebih awal, sementara pemerintah daerah mengambil posisi sebagai penyeimbang: memfasilitasi dua waktu perayaan tanpa memihak.
Eka Putra menegaskan, ruang publik harus tetap menjadi milik bersama, termasuk dalam momentum ibadah. Lapangan Cindua Mato disiapkan untuk dua pelaksanaan Salat Id, menyikapi perbedaan antara keputusan pemerintah dan Muhammadiyah.
Alih-alih memperdebatkan perbedaan, pemerintah daerah mendorong masyarakat menjadikannya sebagai ujian kedewasaan beragama. “Perbedaan tidak untuk dipertentangkan, tetapi dirawat sebagai bagian dari ukhuwah,” menjadi pesan utama yang disampaikan.
Ketua DPRD Anton Yondra juga mengingatkan agar momentum Lebaran tidak kehilangan esensinya akibat perbedaan teknis penetapan hari. Ia menilai, kebersamaan pascabencana justru lebih mendesak untuk diperkuat.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah tidak hanya mengelola perbedaan, tetapi juga menjaga ritme sosial: menyambut perantau, menghidupkan silaturahmi, serta memastikan seluruh masyarakat tetap bisa merayakan Idul Fitri dengan layak.
Peristiwa ini memperlihatkan satu hal penting—di Tanah Datar, perbedaan bukan dihapuskan, melainkan diatur agar tidak merusak kohesi sosial. Sebuah pendekatan yang menempatkan harmoni di atas keseragaman(d13)
