Jakarta, relasipublik – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyambut pentingnya rencana pemerintah untuk menata kembali struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengurangan jumlah entitas agar lebih efisien dan efektif.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, jelas, dan mempertimbangkan dampaknya bagi pelayanan publik dan roda perekonomian nasional.
Menurut Nevi, proses restrukturisasi BUMN perlu dilandasi oleh peta jalan yang komprehensif yang mencakup prinsip transparansi, tahapan yang terukur, serta indikator kinerja yang jelas sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh publik.
“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara dan pelayanan publik,” ujarnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti kebutuhan untuk menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang kuat dalam setiap fase penataan BUMN sehingga tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja bisa terwujud secara nyata.
Hal ini menurutnya penting untuk menghindari kebingungan di internal BUMN maupun instansi terkait, serta memastikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebagai wakil rakyat dari PKS, Nevi Zuairina menekankan bahwa peta jalan tersebut harus mencakup mitigasi risiko dan strategi pemulihan sosial-ekonomi bagi pekerja dan masyarakat yang mungkin terdampak perubahan struktur BUMN.
“Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara,” harap Nevi Zuairina menutup pendapatnya.
