BUKITTINGGI, RELASIPUBLIK – Sebanyak 20 mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammad Natsir Bukittinggi resmi memulai Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Nagari Pasie Laweh bukan nagari biasa. Daerah ini menyandang predikat Nagari Konstitusi yang diresmikan Mahkamah Konstitusi RI pada 2021. Pasie Laweh menjadi satu-satunya nagari di Sumatera Barat dan satu dari dua desa di Indonesia dengan predikat bergengsi tersebut.
”Dahulu Pasie Laweh merupakan nagari tertinggal di Kabupaten Agam. Kini kami bangkit berkat sinergi seluruh elemen masyarakat,” ujar Wali Nagari Zul Arifin, S., Jumat (24/7/2026).
Yang membuat Pasie Laweh istimewa adalah hadirnya Mahkamah Sengketa Adat. Lembaga ini menangani berbagai perkara seperti sengketa tanah, jual beli tanah, hingga kasus antar kaum.
”Tujuannya melakukan restorasi justice. Keadilan harus mudah diakses masyarakat tanpa harus melalui pengadilan negeri yang memakan waktu dan biaya,” jelas Zul Arifin.
Nagari Pasie Laweh juga memiliki program KRAN (Kampuang Rancak) yang membangun ruas jalan dengan memberdayakan kaum setempat.
”Kami melibatkan langsung masyarakat dari setiap kaum. Hasilnya, mereka memiliki rasa memiliki dan menjaga infrastruktur dengan baik,” tambahnya.
Inovasi lain adalah Rumah Pelayanan Administrasi Publik yang ditempatkan di rumah staf kantor wali nagari. Saat ini 5 dari 10 jorong telah memiliki layanan ini.
”Masyarakat bisa mengurus administrasi kapan saja, bahkan hari libur. Kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Zul Arifin.
Para mahasiswa mengaku antusias mengikuti KKN di nagari berprestasi ini.
”Kami ingin belajar langsung bagaimana tata kelola pemerintahan nagari yang sukses dan inovatif,” ujar salah satu peserta.
Ketua Prodi Hukum Aisyah Chairil, SH, MH, menambahkan Pasie Laweh adalah laboratorium hidup bagi mahasiswa hukum. Mereka belajar sinergi hukum adat dan hukum negara.
Dekan Fakultas Humaniora Dwila Maresti, SE, M.Si, berharap KKN ini memperkuat kesadaran hukum dan mendorong pemberdayaan masyarakat.
”Kami ingin mahasiswa tidak hanya pintar teori tapi paham realitas di lapangan,” ujarnya.
Zul Arifin berpesan, “Pelajari bagaimana kami bangkit dari keterpurukan. Bawa pulang ilmu ini dan sebarkan ke mana pun kalian berada.”
Melalui KKN ini, diharapkan terjalin sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah nagari dalam membangun daerah menuju Indonesia Emas 2045.(*)
Mahasiswa Prodi Hukum Nagari UMN Belajar Tata Kelola Nagari Konstitusi di Pasie Laweh
