PADANG, RELASIPUBLIK – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Padang, Jumat (4/9/2026), untuk melihat langsung kondisi sektor pendidikan, khususnya sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, terlebih dahulu meninjau rehabilitasi SDN 04 Baringin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan SDN 32 Kuranji di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.
Kedua sekolah tersebut merupakan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Usai peninjauan, rombongan melanjutkan pertemuan bersama Pemerintah Kota Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Pertemuan tersebut diterima Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama jajaran terkait.
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 sekolah dasar (SD) mendapatkan bantuan revitalisasi pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp7,74 miliar, dengan pengerjaan dimulai sejak April 2026.
Dalam pertemuan itu, Maigus Nasir berharap dukungan pemerintah pusat dapat diperkuat untuk mempercepat penanganan sekolah yang berada di kawasan rawan banjir.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rehabilitasi bangunan sekolah, tetapi juga membutuhkan penanganan lingkungan dan infrastruktur pendukung, seperti normalisasi aliran sungai serta penguatan fasilitas yang mampu mengurangi risiko bencana.
“Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami juga berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027,” ujar Maigus.
Ia menegaskan, pembangunan kembali sarana pendidikan pascabencana harus dibarengi dengan penguatan mitigasi. Pemko Padang saat ini telah menerapkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di 130 sekolah.
“Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” katanya.
Selain penanganan sekolah terdampak bencana, Maigus menyampaikan sejumlah program Pemko Padang dalam memperkuat sektor pendidikan. Di antaranya program Padang Juara dan Smart Surau.
Program Padang Juara diarahkan untuk mendukung pendidikan keluarga kurang mampu, termasuk pemenuhan kebutuhan sekolah hingga pemberian beasiswa perguruan tinggi. Sementara Smart Surau dikembangkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis rumah ibadah yang terintegrasi dengan aktivitas masyarakat.
Maigus juga menyampaikan pengembangan sektor pariwisata melalui program Jelajah Padang, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar, dan Pantai Padang.
“Upaya ini untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata sekaligus meningkatkan daya tarik sebagai pintu gerbang destinasi wisata Sumatera Barat,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mengatakan pihaknya siap membawa berbagai aspirasi yang disampaikan Pemko Padang dan pemangku kepentingan pendidikan sebagai bahan pengawasan serta rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Agung menilai rehabilitasi sekolah pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi bangunan seperti sebelum bencana. Pembangunan kembali harus memperhatikan aspek keamanan dan ketangguhan terhadap potensi bencana di masa mendatang.
“Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses belajar serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan kembali sarana pendidikan,” ujar Agung.
Ia menambahkan, aspirasi dari Kota Padang akan menjadi bahan Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi ini akan menjadi bahan kami di Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan dan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat guna memperlancar pemulihan pendidikan pascabencana. Infrastruktur sekolah yang dibangun kembali harus lebih tangguh dan aman terhadap potensi bencana di masa mendatang,” pungkasnya.
