Berita UtamaSosial & BudayaTERBARU

Menuju Indonesia Emas 2045, YPKM Bakal Gelar Kongres Kebudayaan Nasional

123
×

Menuju Indonesia Emas 2045, YPKM Bakal Gelar Kongres Kebudayaan Nasional

Sebarkan artikel ini

PADANG,RELASIPUBLIK–Dipenghujung tahun 2022, Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau (YPKM) Padang mengadakan Orasi dan Seminar Kebudayaan selama 2 hari berturut-turut (22 – 23/12) yang bertujuan untuk mendorong lahirnya kebijakan pemerintah berbasis kebudayaan, Rabu (21/12) di Hotel Truntum Padang.

Pertemuan dengan media ini dimoderatori oleh Dian Anggraini yang menghadirkan Prof. Nursyirwan Effendi salah satu Pakar Kebudayaan dari Akademisi Fisip Unand sekaligus SC Kongres Kebudayaan Nasional menyebutkan harapan terlaksananya seminar dan orasi YPKM bisa membangun kesadaran dan sensitifitas para pembuat kebijakan, dalam memasukkan kebijakan Kebudayaan dalam berbagai agenda pembangunan juga untuk mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045.

” Kebudayaan Indonesia harus ditempatkan sebagai bahan dasar, modal dan kekuatan bagi kebijakan Pembangunan di sektor-sektor strategis.” Ujar Prof Nusyirwan.

Ia juga menyebutkan alasan utama terlaksananya acara kongres kebudayaan Indonesia.

” Acara ini didasari Indonesia sebagai negara dengan kemajemukan budaya yang menjadi negara adidaya dibidang kebudayaan dan itu diakui Unesco lalu saat ini kebudayaan belum signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional.” tutur Prof Nusyirwan.

Wakil Ketua II YPKM Asril Chaniago memaparkan Acara Kongres Kebudayaan ini, merupakan sumbangsih orang Minangkabau terhadap bangsa dan negara yakni bagaimana menata peradaban baru menuju Indonesia Emas 2045.

“Saat ini kita perlu pendekatan kebudayaan
karena oligarki ekonomi dan oligarki politik masih sangat jauh dari minset orang Minangkabau. Ini yang perlu diluruskan,” tukas Hasril Chaniago yang juga merupakan Wartawan senio.

Ia juga menyebutkan YPKM diinisiasi oleh seluruh elemen masyarakat yang berbasis kebudayaan mulai, akademisi, media, pakar budaya yang ingin menggauangkan kebudayaan sebagai landasan kebijakan dan regulasi pemerintahan. (DW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *