Relasipublik, Tanah Datar – Dibuka secara resmi oleh ketua BPRN H. Mursal Musyawarah Nagari (Musnag) Simpuruik kecamatan Sungai Tarab berjalan dengan lancar hari ini, Rabu (12/07/2023) di Aula serba guna kantor Wali Nagari setempat.
Hadir dalam Musyawarah tersebut Tim Musyawarah Nagari Kabupaten dengan ketua Irwan, S.Sos Dishub sekretaris Dishub, Kepala OPD, Forkopimca, Sekcam, Wali nagari Simpuruik Syahrial, Wali nagari se Kecamatan Sungai Tarab, ketua BPRN Mursal, tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, tokoh pemuda dan undangan lainnya.
Dalam sambutannnya Wali nagari Simpuruik Syahrial menyampaikan kegiatan yang menjadi skala prioritas adalah bidang kesehatan dan pendidikan dan juga dalam menyambut MTQ ke-8 tingkat kecamatan Sungai Tarab yang akan berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 Juli 2023.
Camat Sungai Tarab diwakili Sekcam Sri Handayani menyampaikan jika Musyawarah Nagari merupakan kegiatan BPRN untuk itu ia berharap OPD terkait yang hadir bisa mendampingi masyarakat dalam diskusi dan diharapkan dari kegiatan tersebut nantinya lahir lah kegiatan kegiatan yang akan masuk dalam RKP Nagari dan akan dimasukan dalam APBD Nagari tahun 2024.
“Hari ini bersama sama kita untuk mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhan nagari bukan kebutuhan dari kelompok atau perorangan dan apa saja usulan untuk kemajuan nagari Simpuruik, dan yang menjadi kebutuhan seperti bidang kesehatan dan pendidikan serta lainnya, disinilah masyarakat menyampaikan aspirasi nya” ujarnya.
Lebih lanjut Sri menyampaikan bahwa Nagari Simpuruik sudah memiliki Bumnag bersama kecamatan sebelumnya UPK Lenggogeni sekarang menjadi Bumnag bersama Lenggogeni dengan ketua Asmelia dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam.
Sementara itu ketua Tim Musyawarah Nagari Kabupaten Irwan dalam arahannya menyampaikan amanat bupati Tanah Datar menyampaikan: Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Nagari menjadi pedoman bagi pemerintah nagari dan BPRN dan lembaga di nagari dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
“Musyawarah Nagari merupakan media pertukaran ide informasi dan aspirasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pada kesempatan yang baik ini kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir pada hari ini dapat memberikan sumbangan pemikirannya, ” ujarnya.
Lebih lanjut Irwan mengatakan, yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan Sinergi kita antar program pembangunan dengan program pemerintah Kabupaten sehingga mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan pembangunan tahun 2024.
“Pemerintah daerah telah menetapkan 10 program unggulan yang merupakan proyek daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu 1 menciptakan Usahawan baru dan lapangan kerja per tahun 2 mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pajak gratis 3. Meningkatkan kuota asuransi kami asuransi ternak dan pupuk bersubsidi, 4. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota Kabupaten, 5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan tahfizh di Tanah Datar, 6. Satu nagari satu ivent untuk menunjang ekonomi kreatif dan pelestarian kebudayaan, 7. Memajukan olahraga dan meningkatkan biaya operasionalkan untuk K2 dan organisasi keagamaan, 8. Pembangunan jaringan telekomunikasi, 9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer, 10. Perbaikan identitas informatif pemerintah,” tukas Irwan. (d13/MY)
