sumbar.relasipublik.vom // Tanah Datar
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, digelar pada Rabu (17/9/2025) di Aula Nagari. Forum ini menjadi ruang strategis bagi masyarakat, pemerintah nagari, hingga pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas pembangunan tahun mendatang.
Ketua Pelaksana Musrenbang, Hasniarti, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang memiliki dasar hukum yang jelas. Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
“Musrenbang adalah forum resmi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan. Hasil dari Musrenbang nagari akan disinkronkan dengan rencana pembangunan di tingkat kecamatan hingga kabupaten,” terangnya.
Musrenbang secara resmi dibuka oleh Wali Nagari Lawang Mandahiling, Zulfirman. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa tujuan Musrenbang tidak hanya sekadar menyusun program tahunan, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan merata dan tepat sasaran.
“Musrenbang ini kita arahkan untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, menghindari ketimpangan di tengah masyarakat, serta memperkuat kelembagaan nagari. Meski dalam suasana efisiensi anggaran, kita tetap akan memberdayakan segala potensi yang dimiliki nagari demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Salimpaung, Khairunas, S.STP, MM, Forkopimca, BPRN, LPM, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi nagari.
Dalam arahannya, Camat Salimpaung Khairuna S.STP mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap pembangunan.
“Pembangunan bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana kita berbenah dengan mengembangkan program-program produktif yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui Musrenbang Nagari Lawang Mandahiling ini, diharapkan lahir program prioritas yang berpihak pada masyarakat, selaras dengan potensi nagari, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran(d13)
