sumbar.relasipublik.com // Padang
Arah pembangunan Sumatera Barat tahun 2027 mulai dipertajam. Dalam forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur, Rabu (8/4/2026), kepala daerah didorong keluar dari rutinitas perencanaan—menuju program yang benar-benar berdampak.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, hadir langsung dan menegaskan komitmen daerahnya untuk tidak berjalan sendiri. Ia menilai Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang krusial menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan prioritas provinsi maupun pusat. Tanpa itu, program hanya akan jadi angka di atas kertas,” tegasnya.
Dalam forum yang mempertemukan seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan se-Sumatera Barat ini, Eka Putra mendorong penguatan sinergi lintas wilayah sebagai kunci pemerataan pembangunan.
Ia juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan Tanah Datar untuk 2027, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan iklim investasi, hingga pengembangan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi baru.
“Kami berharap usulan ini tidak berhenti di forum, tetapi benar-benar diakomodir dalam rencana pembangunan provinsi,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Eka Putra turut menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi potensi daerah. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Semua harus terukur dan berdampak,” tegasnya.
Sementara itu, arah kebijakan pembangunan provinsi dipaparkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang kemudian diperdalam oleh Wakil Gubernur Vasco Ruseimy. Diskusi berlangsung dinamis dengan penajaman program prioritas sebagai fokus utama.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi penentu: apakah perencanaan pembangunan hanya menjadi rutinitas birokrasi, atau benar-benar menjadi instrumen perubahan. Tanah Datar, melalui komitmen yang ditegaskan, tampaknya memilih opsi kedua(d13)
