Jakarta,relasipublik — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti berbagai potensi risiko dalam restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang dilakukan oleh BPI Danantara dan Kementerian BUMN. Dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi VI DPR RI yang digelar pada 23 Juli 2025, Nevi menegaskan pentingnya akuntabilitas, business case yang kuat, serta keterbukaan informasi publik dalam seluruh aksi korporasi Danantara.
“Jangan sampai transformasi BUMN hanya menjadi permainan angka dan struktur, tapi mengabaikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi rakyat. Kita harus belajar dari lembaga sovereign fund internasional seperti Khazanah, yang terbuka dan transparan dalam melaporkan kinerja portofolio mereka,” tegas Nevi.
Politisi PKS ini mempertanyakan dasar penetapan prioritas 22 proyek strategis dalam roadmap Danantara 2025, yang sebagian besar belum memiliki studi kelayakan yang komprehensif dan indikator kinerja yang jelas. Ia juga menyoroti proyek-proyek seperti kereta cepat dan restrukturisasi sektor pupuk dan farmasi, yang berpotensi membebani fiskal negara karena warisan utang dan pasar yang jenuh.
“Dalam dokumen RKAP, kami tidak melihat adanya target kuantitatif seperti EBITDA, ROIC, atau indikator efisiensi operasional. Ketiadaan pelaporan berkala ke DPR sangat mencemaskan. Jika ini dibiarkan, maka fungsi pengawasan DPR akan lumpuh,” ujar legislator dari Sumatera Barat II ini.
Nevi juga meminta Kementerian BUMN menyusun mekanisme exit strategy untuk proyek-proyek prioritas yang tidak mencapai hasil optimal. Ia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan layanan publik atau pelaku usaha kecil di daerah. Konsolidasi lebih dari 350 entitas BUMN harus dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan dampak sosial dan risiko monopoli.
“Danantara jangan sampai menjadi super holding tertutup yang kebal terhadap pengawasan. Setiap rupiah dana publik harus mampu dipertanggungjawabkan,” tutup Nevi Zuairina.
