JAKARTA,RELASIPUBLIK–Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Nevi menyampaikan pandangannya bahwa Danantara, sebagai lembaga pengelola dana investasi negara, wajib memenuhi standar akuntabilitas publik setara dengan lembaga investasi global lainnya.
Legislator asal Sumbar II ini menekankan, meskipun Danantara mengelola dana besar hingga ratusan triliun rupiah, saat ini belum ada mekanisme audit yang bersifat otomatis oleh BPK maupun KPK, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Ia meminta agar audit tahunan Danantara wajib dilakukan oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik independen. Tak hanya itu, ia mendorong agar Danantara membangun portal transparansi daring yang memungkinkan publik mengakses laporan keuangan, portofolio investasi, hingga dampak sosial ekonomi dari proyek-proyek yang dijalankan.
“Pengelolaan dana publik sebesar Danantara ini tak bisa dibiarkan menjadi ‘kotak hitam’. Harus ada audit rutin, pelaporan terbuka, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau independen,” tegas Nevi.
Selain itu, politisi PKS ini menyoroti masuknya sejumlah tokoh asing kontroversial dalam dewan penasihat Danantara, yang menurutnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Ia mengingatkan agar setiap pengelola Danantara benar-benar dipilih berdasarkan integritas dan profesionalisme, serta bebas dari konflik kepentingan politik maupun bisnis.
Nevi juga mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Danantara untuk mempertegas batasan kewenangan, memperjelas mekanisme investasi, dan memperkuat pengawasan. Menurutnya, tanpa UU tersebut, Danantara berisiko menjadi lembaga dengan kekuasaan besar namun tanpa akuntabilitas memadai.
Ia mengingatkan bahwa seluruh investasi Danantara harus membawa manfaat nyata, terutama bagi sektor strategis nasional seperti energi terbarukan, pangan, dan digitalisasi industri, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja.
“Prinsip utamanya sederhana, Danantara harus bekerja demi rakyat, bukan demi elite,” pungkas Nevi Zuairina.(nzr)
