Indramayu,relasipublik – 8 Mei 2025 Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Refinery Unit VI Balongan dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), anggota Komisi XII dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan sejumlah catatan penting yang menekankan aspek keselamatan, tanggung jawab sosial, serta transisi energi nasional.
Politisi PKS ini mengawali kunjungan dengan memberikan apresiasi terhadap kinerja RU VI Balongan yang telah berhasil memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi dan ramah lingkungan seperti Pertamax RON 92 dan Diesel Euro 5. Namun, ia menyoroti bahwa keberhasilan produksi tersebut harus diimbangi dengan komitmen kuat terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat.
“Kilang ini sudah mengalami beberapa kali insiden kebakaran dan ledakan. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai hal wajar. Evaluasi menyeluruh terhadap standar K3 dan relokasi warga yang tinggal di sekitar kilang harus menjadi prioritas nasional,” tegas Nevi.
Terkait dengan pengembangan energi masa depan, Legislator Dunbar ini juga mempertanyakan progres pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan teknologi hidrogen yang tengah digarap Pertamina. Menurutnya, kebijakan transisi energi tidak boleh hanya bersifat simbolik.
“Kami ingin tahu seberapa jauh keterlibatan investor, tantangan teknologi, dan dukungan regulasi dari Kementerian ESDM untuk menjamin bahwa SAF dan hidrogen bukan hanya jargon, tapi benar-benar menjadi alternatif yang siap pakai,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan manajemen PHE ONWJ di Cirebon, Nevi juga memberikan perhatian khusus terhadap penurunan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan tua yang dikelola. Ia menanyakan strategi peningkatan produksi di tengah tekanan reservoir, serta pendekatan mitigasi terhadap insiden tumpahan minyak dan emisi karbon.
“Kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan operasi tidak mengorbankan lingkungan dan keselamatan kerja,” tambahnya.
Wakil rakyat Sumbar II ini mengharapkan, semua kilang di Indonesia perlu ditinjau kembali dari aspek keamanan, termasuk menyusun ulang tata ruang dan perizinan bagi pemukiman warga di sekitar fasilitas migas.
“Energi kita harus berdaulat, tapi juga harus berkeadilan bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkas Nevi Zuairina.
