PADANG, RELASIPUBLIK — Kota Padang masuk enam besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Masuknya Padang dalam nominasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026 yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Ruang Rapat Istana Gubernur, Rabu (12/8/2026).
Selain Kota Padang, lima daerah lainnya yang masuk nominasi enam besar yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.
Maigus Nasir mengatakan, Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
Menurutnya, penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai sektor, termasuk lembaga pendidikan serta masjid dan musala.
Pemko Padang juga telah memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang sebagai salah satu wadah untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah.
“Kita sangat optimistis mendapatkan penghargaan ini, karena kita tidak lagi berada pada tataran konsep atau pemikiran, tetapi sudah masuk kepada action. Kita sudah memulai dengan langkah-langkah konkret dan sekaligus memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan tersebut,” ujar Maigus.
Ia menegaskan, dukungan terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah bersama DPRD Kota Padang, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Komitmen ini juga sudah tergambar dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang. Ketika ada efisiensi anggaran, dukungan terhadap program keagamaan dan keuangan syariah tidak…” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang, Indra Noveri, menjelaskan sejumlah langkah konkret telah dilakukan Pemko Padang untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah.
Di antaranya dukungan anggaran untuk percepatan sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta legalitas bagi pelaku usaha. Pemko Padang juga menghibahkan sebidang tanah untuk Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat.
Selain itu, pengembangan UMKM halal, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, pembentukan kota wakaf, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf turut menjadi bagian dari upaya tersebut.
Program unggulan Smart Surau yang menyasar masjid dan musala juga menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat literasi keagamaan sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah di tengah masyarakat.
Penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026 dilakukan oleh tim yang terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Indra Noveri, serta Direktur Eksekutif KDEKS Kota Padang Muhammad Sobri.
Dengan berbagai program dan dukungan yang telah berjalan, Pemko Padang optimistis mampu meraih hasil terbaik dalam Anugerah Adinata Syariah 2026 sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai daerah yang serius membangun ekonomi dan keuangan berbasis syariah.
