Padang,relasipublik – Suasana di ruang Komisi IV DPRD Kota Padang terasa begitu serius pada 11-14 Maret 2025. Panitia Khusus (Pansus) IV yang dibentuk melalui Komisi IV DPRD Kota Padang menggelar pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.
Pembahasan ini menjadi sangat penting karena tidak hanya mengevaluasi kinerja satu tahun terakhir, tetapi juga menjadi penilaian akhir terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota sebelumnya selama lima tahun terakhir.
Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV, H. Iskandar, M.H.I, menegaskan bahwa pembahasan ini menjadi momen refleksi terhadap janji-janji kampanye yang diusung saat pelantikan wali kota sebelumnya.
“Kami melihat ada program yang sudah berjalan sesuai harapan, tapi ada juga yang masih jauh dari visi dan misi yang dulu dicanangkan. Evaluasi ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki kebijakan lima tahun ke depan,” ujar Iskandar.
Sejumlah program dinilai telah mencapai target administratif, tetapi efektivitasnya di lapangan masih perlu dikaji lebih lanjut. Ada program yang terlihat sukses dalam angka, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terasa. Inilah yang menjadi perhatian utama DPRD dalam memberikan rekomendasi ke depan.
Salah satu sektor yang disoroti adalah pendidikan. DPRD menilai bahwa kondisi pendidikan di Kota Padang, termasuk SD, SMP, dan TK, masih membutuhkan pembenahan. Kesejahteraan guru honorer menjadi perhatian utama, karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan tenaga pengajarnya. Iskandar menegaskan bahwa DPRD akan memperjuangkan kenaikan gaji guru honorer agar mereka semakin termotivasi dalam mengajar.
Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi sorotan, terutama menjelang libur Lebaran yang akan meningkatkan jumlah wisatawan. DPRD menekankan perlunya peningkatan fasilitas wisata, keamanan, kebersihan, hingga labelisasi makanan di tempat wisata, agar pengunjung merasa nyaman dan aman.
Di sisi lain, kabar baik datang dari program BPJS Kesehatan Gratis yang menjadi salah satu program unggulan wali kota. Program ini mencakup berbagai layanan kesehatan seperti rawat inap, rawat jalan, cek laboratorium, rontgen, dan layanan medis lainnya. DPRD juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan BPJS dengan memastikan bahwa Komisi IV siap membantu sebagai wakil rakyat. Bahkan, bagi peserta BPJS mandiri yang mengalami tunggakan, dalam kondisi darurat BPJS akan langsung aktif dan pemerintah akan menanggung tunggakan tersebut.
Pembahasan ini belum menghasilkan kesimpulan final karena DPRD masih membutuhkan analisis lebih lanjut terhadap data dari OPD terkait. Namun, satu hal yang pasti, evaluasi ini akan menjadi acuan penting bagi pemerintahan baru dalam menentukan kebijakan lima tahun ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar pencapaian angka di atas kertas,” tegas Iskandar.
Dengan harapan besar terhadap perubahan yang lebih baik, DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Padang.
Adv
