Padang, relasipublik – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Partai Persatuan Pembangunan DPRD Padang menyatakan menolak usulan interpelasi terhadap Walikota Padang, Fadly Amran terkait kinerja PDAM dalam penanganan air bersih.
Ketua Fraksi PDIP-PPP, Wismar Panjaitan berpandangan bahwa hak interpelasi merupakan instrumen politik yang sebaiknya digunakan secara cermat, tepat waktu, dan mempertimbangkan permasalahan yang lebih luas.
Fraksi PDIP-PPP menilai, penggunaan hak interpelasi pada momentum saat ini tidak produktif secara politik. Serta, berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan efektifitas program pembangunan.
“Saat ini Kota Padang masih dalam proses rehab dan rekon pascabanjir. Alangkah bijaknya, kita fokus membenahi Kota Padang dan memastikan kebutuhan warga kota,” sebut Wismar, Minggu (8/2/2026).
Sebagai anggota koalisi yang mendukung Wako Fadly Amran, Fraksi PDIP-PPP menilai, mekanisme dialog dan klarifikasi terhadap kebijakan pemerintah daerah masih sangat memungkinkan. Seperti, melalui rapat-rapat komisi, rapat kerja dengan OPD.
Wismar menyampaikan, pada dasarnya, pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan. Baik secara kritis, objektif dan konstruktif terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah.
Termasuk dalam penanganan krisis air bersih dalam masa rehabilitas dan rekinstruksi pascabencana.
Selaku Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Padang, Wismar mengingatkan para kadernya untuk amanah menjalankan instruksi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri agar turun ke wilayah bencana membantu masyarakat yang terdampak.
“Sesuai arahan Ketua Umum, para kader PDIP diinstruksikan bahu membahu dengan masyarakat untuk menangani bencana. Ketua Umum mengarahkan kader PDIP, menangis bersama rakyat dan tertawa bersama rakyat,” trgasnya.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Padang menggulirkan hak interpelasi terhadap Walikota Padang, Fadly Amran. Melalui Ketua Fraksi, Wahyu Hidayat, Gerindra bakal mempelopori hak interpelasi terkait kinerja PDAM dalam menangani krisis air bersih pascabanjir bandang akhir November 2025 lalu.
Wahyu menilai manajemen PDAM Kota Padang gagal mengantisipasi dampak pascabencana dalam hal pemulihan infrastruktur maupun distribusi air bersih kepada masyarakat. Ia juga menyoroti sikap jajaran direksi PDAM yang dinilainya kurang peka terhadap penderitaan warga dan minim solusi konkret.
Fraksi Gerindra turut mengkritik pola komunikasi direksi PDAM di ruang publik yang dinilai tidak solutif dan justru memperkeruh suasana. Menurut Wahyu, masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi berulang atau sekadar kompensasi potongan tarif, melainkan kepastian air bersih mengalir ke rumah-rumah warga.
Bahkan Wahyu mendesak dilakukan evaluasi total dan mengusulkan pergatiani Direktur Utama PDAM. (tim)
