Jakarta,relasipublik – Kepingan abu dan kenangan tersisa di area Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat (Jakpus) pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan kios pedagang pada pertengahan Maret 2025.
Kisah pilu sekitar 20 pedagang Minang kini menjadi sorotan, ketika mereka masih menunggu respons definitif dari pemerintah daerah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo, tampil sebagai penopang utama para pedagang yang kehilangan mata pencaharian.
“Pedagang ini adalah warga produktif yang selama ini taat membayar retribusi resmi. Namun, pasca kebakaran, mereka terlantar tanpa kepastian,” katanya, Jumat (28/3/2025).
Moulevey mengatakan, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik terjadi pada tanggal 18 Maret 2025 lalu telah menghancurkan 57 kios, dengan kerugian material mencapai Rp500 juta.
Mayoritas korban adalah pedagang pakaian yang kehilangan seluruh stok barang dagangan, di mana 20 di antaranya merupakan pedagang asal Minang.
“Faktanya, sudah beberapa waktu berlalu pasca kejadian, namun tak ada sinyal konkret dari Pemerintah Kota (Pemko) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,” katanya.
Melihat hal tersebut, DPW IKM Jakarta tidak tinggal diam. Mereka telah menginisiasi beberapa langkah konkret.
Di antaranya, memberikan bantuan paket sembako untuk meringankan beban sementara para pedagang.
Kemudian, mengadvokasi kepentingan pedagang untuk mendapatkan perhatian pemerintah serta mempersiapkan dokumen dan bukti kerugian untuk proses pengajuan kompensasi.
Saat ini, kata Moulevey, para pedagang menghadapi dilema. Mereka mengharapkan salah satu dari tiga skenario: pembangunan kembali kios, relokasi yang layak, atau kompensasi yang memadai.
“DPW IKM Jakarta ingin kepastian. Setiap hari berlalu, beban ekonomi pedagang semakin berat,” katanya.
DPW IKM Jakarta secara resmi telah mengajukan sejumlah saran kepada pejabat terkait.
Seperti investigasi menyeluruh penyebab kebakaran, transparansi rencana rehabilitasi atau rekonstruksi serta jaminan perlindungan sosial ekonomi bagi pedagang terdampak
“Respons pemerintah dinantikan, baik Wali Kota (Wako) Jakpus maupun Gubernur Jakarta belum memberikan tanggapan resmi. Ketidakpastian ini semakin mempertegas kerentanan nasib pedagang kecil di tengah dinamika perkotaan,” katanya.
Braditi Moulevey menegaskan bahwa pihaknya meminta keadilan dan perlakuan yang bermartabat bagi para pedagang yang selama ini berkontribusi pada perekonomian daerah.
“Mereka bukan sekadar korban musibah, melainkan representasi ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian,” katanya.
Saat ini, DPW IKM Jakarta telah memberikan bantuan awal berupa paket sembako untuk meringankan beban sementara para pedagang.
Namun, mereka berharap pemerintah segera memberikan solusi komprehensif, baik dalam bentuk pembangunan kembali atau relokasi.
“Kami akan terus mendampingi para pedagang Minang yang terkena musibah ini, sembari mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi konkret,” tuturnya. (*)
