Pasaman,relasipublik – pTujuan untuk menambah ilmu terapan di bidang tekhnik jaringan komputer, lima siswa SMK yang tengah menjalani program Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasaman, malah disuruh bekerja urus kandang ayam.
Kejadian ini sempat mengguncang dunia Pendidikan Pasaman dan membuat heboh masyarakat.
Akibat kejadian viral ini, Bupati Pasaman lansung disurati oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kepada Bupati LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) meminta pertanggung jawaban atas peristiwa ini, serta meminta adanya jaminan dan penguatan pengawasan terhadap Siswa PKL yang praktek di Pemda Pasaman.
Menurut informasi yang dihimpun LSM P2NAPAS, seharusnya para siswa PKL di Dinas Kominfo diarahkan untuk praktek ilmu tekhnik jaringan komputer sesuai jurusan mereka. Namun diluar nalar Pendidikan, para siswa itu malah dipaksa mengangkut pakan ayam di lokasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan dunia mereka. Bahkan, dari pengakuan siswa, mereka tidak diberi makan dan minum yang layak, dan hanya diberi ayam sakit.
Yang lebih mencengangkan, perintah ini datang langsung dari Kabid Teknologi dan Informasi Dinas Kominfo Pasaman, selaku pemilik usaha ternak ayam di Kawasan Batuang Baririk, Nagari Tanjuang Baringin Delavan, Kecamatan Lubuk Sikaping.
Ahmad Husein Batu Bara, Ketua Umum LSM P2NAPAS, mengecam keras tindakan ini.
“Kami sangat menyayangkan perlakuan yang tidak manusiawi dan mencederai makna pendidikan ini. PKL adalah program resmi untuk pembinaan dan pengembangan potensi siswa, bukan ladang eksploitasi murah oleh pejabat daerah,” tegasnya.
Husein menilai bahwa kejadian ini bukan semata kelalaian, tetapi refleksi dari rusaknya etika birokrasi dan bobroknya pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya soal salah tempat penugasan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pendidikan. Kami mendesak Bupati Pasaman untuk segera bertindak. Bila tidak, masyarakat akan menilai bahwa praktik semacam ini dilindungi oleh pembiaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, LSM P2NAPAS menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum, karena apa yang dialami para siswa telah masuk kategori eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, dan setiap orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berat.
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah, dinas pendidikan, dan instansi teknis lain agar tidak memperlakukan program PKL sekadar formalitas atau “tukar tenaga kerja gratis”.
Jika dibiarkan, perilaku ini berpotensi menciptakan budaya baru yang menormalisasi penyalahgunaan kewenangan terhadap siswa.
LSM P2NAPAS berkomitmen penuh untuk mengawal persoalan ini sampai tuntas—bukan hanya agar para siswa mendapat keadilan, tetapi agar praktik-praktik menyimpang seperti ini tak lagi terjadi di tanah Pasaman.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Siswa bukan budak birokrasi, mereka adalah masa depan bangsa. Dan masa depan itu harus dihormati, bukan dimanfaatkan,” tutup Husein.
Slogan Pasaman Bangkit butuh perubahan. Bukan janji kosong, tanpa tindakan nyata.
