Padang, relasipublik – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi, termasuk penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dan pembangunan hunian tetap (Huntap).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Turut mendampingi Maigus Nasir, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, serta para camat dari Kecamatan Pauh, Nanggalo, Koto Tangah, dan Kuranji.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 2026. Sementara itu, penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan hunian tetap ditargetkan selesai pada 2027.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit karena nilai bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, sambil menunggu keputusan kenaikan bantuan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan. BNPB juga siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah.
Menanggapi arahan tersebut, Maigus Nasir menegaskan percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang agar masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian dan kembali menempati rumah yang layak.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Hendri Zulviton menyampaikan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemko Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai penerima bantuan tahap berikutnya.
Selain itu, pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB. Kebutuhan Huntap di Kota Padang sendiri mencapai 523 unit, dengan sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta sisanya melalui dukungan BNPB.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujar Hendri.
