Padang,relasipublik — Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersepakat dengan Persatuan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang dan Sumbar untuk menjaga transparansi demi terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju kota yang Maju dan Sejahtera.
Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat berdiskusi langsung dengan jajaran PJKIP Kota Padang dan Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (26/6/2025).
“Transparansi tidak boleh setengah-setengah. Kalau benar-benar ingin membangun Padang, buka semua prosesnya, biar masyarakat bisa ikut mengawal. Jangan sampai pemerintah jalan sendiri,” ujar Fadly Amran.
Pertemuan yang berlangsung santai namun penuh substansi ini membahas sinergi antara pers dan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik secara merata dan bermutu bukan sekadar formalitas laporan kegiatan.
Fadly Amran juga menggarisbawahi pentingnya peran media sebagai mitra kritis dalam mengawal visi besar Kota Padang menuju Smart City dan Kota Sehat di level tertinggi.
Ia menyebut dua gelar itu bukan mustahil, tapi hanya bisa dicapai jika pemerintah siap dikritik dari awal proses, bukan baru setelah proyek selesai.
“Smart City itu bukan soal aplikasi saja. Tapi bagaimana sistem, anggaran, dan kebijakan bisa dipantau publik secara real-time. Dan sehat itu bukan cuma soal rumah sakit, tapi juga soal bersihnya data, jujurnya informasi,” ungkapnya.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir,menyambut komitmen tersebut dengan antusias. Ia menyebut 100 hari pertama Fadly Amran sudah menunjukkan arah perubahan, terutama dalam transparansi anggaran dan penanganan isu-isu seperti pungli di lapangan.
“Tapi komitmen ini harus punya landasan hukum dan struktur yang mendukung. Kami mendorong agar Komisi Informasi Kota Padang segera dibentuk. Ini penting sebagai penjaga gerbang keterbukaan di daerah,” ujar Almudazir.
Selain dialog, pertemuan ini juga menghasilkan beberapa usulan nyata, seperti pelibatan jurnalis dalam penyusunan kebijakan informasi publik, pembuatan portal data terbuka yang dapat diakses semua warga, serta pelatihan literasi informasi untuk perangkat RT/RW. (Hariz/Taufik)
