Kota Solok, Relasipublik.com – Dalam upaya memperkuat koordinasi dan pengawasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra bersama Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibbudin beserta jajaran.
Kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pertemuan berlangsung di Gazebo Rumah Dinas Wali Kota Solok, dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi, Rabu (4/3/26).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bersama jajaran.
Menurutnya, kehadiran pihak Kejaksaan menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat penting guna memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara Pemerintah Kota Solok dengan Kejaksaan, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhibbudin menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurutnya, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya membuka ruang koordinasi dan konsultasi bagi pemerintah daerah, sehingga apabila terdapat keraguan dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan anggaran, dapat didiskusikan sejak awal.
“Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, kita berharap dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tambah Muhibbudin.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Solok, Kepala Kejaksaan Negeri Solok, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok, serta para Camat.
Melalui pertemuan ini diharapkan hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Solok semakin solid dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (A3)
