PADANGPANJANG,RELASIPUBLIK — Wakil Wali Kota, Drs. Asrul bersama unsur Forkopimda dan kepala OPD terkait, mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXV Tahun 2021 secara virtual melalui Zoom Meeting di ruang rapat VIP Balaikota Padang Panjang, Senin (26/4).
Peringatan otoda kali ini mengusung tema “Bangun semangat kerja dan tingkatkan gotong royong dimasa pandemi Covid-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit dan Indonesia maju”.
Dalam arahan yang disampaikan Wakil Presiden RI, KH. Ma’aruf Amin, bahwasannya peringatan kali ini merupakan momentum yang tepat untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah pada masa yang akan datang.
Secara filosofis, kebijakan otoda dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dengan memindahkan lokus pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disertai dengan pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu secara mandiri.
Dikatakannya, melalui kebijakan otoda, pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat yang paling utamanya dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Penyelenggaraan otoda, katanya lagi, merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Maka dari itu, pelaksanaan otoda yang berkualitas itu membutuhkan kepemimpinan yang adaptif. Seorang pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi serta cepat dan tepat dalam bertindak dan berorientasi dalam pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru,” jelas wapres.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menambahkan, untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, ada tiga tugas pemerintah yang harus berkesinambungan.
“Artinya tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat saja, melainkan keiikutsertaan pemerintah provinsi dan daerah,” katanya.
Di penghujung acara, mendagri juga meresmikan aplikasi Simudah (Sistem Mutasi), e-Perda dan SILPPD (Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). (***)
