Tanah Datar,relasipublik – 5 Agustus Hari ini, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kabupaten Tanah Datar telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kominfo Kabupaten Tanah Datar, dengan permohonan yang tegas terkait transparansi informasi publik.
Dalam surat tersebut, PJKIP merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi. PJKIP meminta penjelasan mengenai sejumlah hal penting, termasuk dasar hukum pendirian, mekanisme rekrutmen, sumber dana operasional, serta rincian anggaran, khususnya mengenai honor/gaji Ketua dan Anggota Tenaga Ahli Pengkajian dan Perumusan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (TAP4D) Kabupaten Tanah Datar.
“Permintaan data ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya dugaan penyimpangan serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah. Kita ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran publik dilakukan secara benar dan transparan,” ujar Rezki, Ketua PJKIP Kabupaten Tanah Datar.
PJKIP menegaskan bahwa transparansi adalah salah satu pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kami, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki hak untuk mengetahui bagaimana penggunaan anggaran dan sumber daya publik dikelola. Keterbukaan informasi adalah langkah krusial dalam mencegah potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
“Korupsi adalah musuh utama dalam pembangunan daerah. Dengan adanya transparansi, kita dapat bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kami berharap Pemda Tanah Datar dapat respon positif dan memberikan informasi yang kami butuhkan dalam waktu dekat,” lanjut Rezki.
Kami percaya bahwa dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memastikan bahwa setiap proyek pembangunan daerah dilaksanakan dengan integritas, demi kesejahteraan bersama.
*Team JKIP*
