Oleh: Yuliadi Chandra
Wartawan Utama
Ketua PJKIP Padang
Fenomena “perlawanan” Istruksi atau pesan walikota Padang oleh dubalang kota Padang semangkin nyata, dibuktikan lagi dengan keributan yang terjadi di salah satu tempat hiburan di bypass,kecamatan Koto Tangah.
Pada saat pengukuhan bulan Oktober 2025, Fadly berpesan kepada seluruh personel Dubalang Kota Padang untuk melaksanakan tugas dengan mengutamakan pendekatan “persuasif dan humanis”.
Setelah pengukuhan, sebanyak 325 Dubalang Kota tersebut dibagi menjadi 11 tim dan langsung ditugaskan ke 11 kecamatan di Kota Padang.
Mereka akan melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap potensi balap liar serta tawuran, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Namun istruksi tersebut tidak direalisasikan sama sekali, terbukti ketika masuk ke tempat hiburam malam, pukul 23.15 Wib, Jumat lalu, dengan arogan dan caci-maki, menghardik pengelola dan karyawan.
Padahal saat mereka masuk pengola sudah melayani dengan humanis, mempersilahkan duduk dan mengajak berdialog, namun semua diabaikan dengan cara kasar, tanpa rasa humanis, bahkan merasa merekalah “eksekutor” dalam mengambil tindakan.
Bukan itu saja, dengan bahasa arogan juga memancing terjadinya pertengkaran, bahkan sebelum terjadi pertengkaran berujung pengeroyokan pengelola tempat hiburan, salah seorang sempat menarik kerah baju seseorang dengan hardikan, “waang maagiah kaba kami ka tibo” membuat orang tersebut emosi karena tidak melakukan apa yang dituduhkan.
Tidak sampai disitu, dubalang yang saat itu mendapat dukungan salah seorang kabid Satpol PP, semakin menjadi-jadi dengan arogansinya, tidak mengindahkan instruksi walikota Padang untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sudah terjadi, dengan berbagai alasan.
Nampaknya dukungan salah seorang kabid Satpol PP Padang, ketika pengelola mengatakan, “kalau Satpol PP yang masuk untuk melakukan tindakan pasti tidak akan terjadi masalah ini, namun karena dubalang yang di depan dan mengambil tindakan maka masalah ini terjadi”, namun kabid membalas pernyataan tersebut, ” Jangan salahkan dubalang, apa yang mereka lakukan sudah benar”, artinya memang dubalang tersebut “disuruh” salah seorang kabid untuk melakukan tindakan tersebut.
Meskipun demikian, dubalang tidak semestinya mengabaikan istruksi walikota Padang, yang meminta kedepankan rasa humanis dan persuasif, sehingga masyarakat yang ditegur menjadi nyaman.
Saat ini masyarakat, khususnya orang yang berusaha pada bidang hiburan dan memiliki izin operasional, menunggu sikap tegas Walikota Padang, dalam menganbil tindakan, sehingga hal serupa tidak berlarut-larut, dan tujuan dibentuknya dubalang berjalan baik.
Masyarakat juga menunggu sikap tegas walikota Padang, untuk menindak aparaturnya yang “melakukan pembangkangan” ketika diminta melaksanakan perintah, jangan percaya atas laporan dari aparatur tersebut, karena tidak semua laporan itu benar apa adanya.
Walikota harus membuktikan laporan tersebut, dengan melakukan sidak, sehingga ditemukan kebenarannya, dan tidak menerima sepihak saja, yang dapat merugikan masyarakat.(****)
