Solok, Relasipublik.com – Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Kamis (4/6/2026), menjadi titik awal perjalanan demokrasi nagari menuju Pemilihan Walinagari (Pilwana) Serentak 2026. Di ruangan itu, puluhan panitia pemilihan dari 23 nagari berkumpul bukan sekadar mengikuti bimbingan teknis, tetapi memikul tanggung jawab besar untuk menentukan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.
Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Di hadapan para peserta, ia menegaskan bahwa Pilwana bukan sekadar agenda rutin pergantian kepemimpinan nagari, melainkan momentum penting yang akan menentukan arah pembangunan dan masa depan masyarakat nagari dalam beberapa tahun ke depan.
“Panitia pemilihan adalah ujung tombak keberhasilan Pilwana,” tegas Jon Firman Pandu.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam setiap pesta demokrasi, panitia menjadi garda terdepan yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Dari proses penjaringan calon, pemutakhiran data pemilih, hingga penghitungan suara, integritas panitia menjadi kunci lahirnya pemimpin yang benar-benar mendapat legitimasi masyarakat.
Kepala DPMN Kabupaten Solok, Hendrianto, dalam laporannya menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman panitia terhadap regulasi serta mekanisme Pilwana Serentak 2026.
Menurutnya, tantangan penyelenggaraan pemilihan di tingkat nagari tidak hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.
“Panitia harus memahami tugas dan fungsi secara utuh agar seluruh tahapan berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Di tengah dinamika sosial masyarakat nagari yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, menjaga netralitas sering kali menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, Bupati Jon Firman Pandu secara khusus mengingatkan seluruh panitia agar menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, dan independensi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Pilwana tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari terciptanya suasana yang aman, damai, dan demokratis. Panitia dituntut menjadi pengawal proses, bukan bagian dari kontestasi.
Lebih jauh, Jon Firman Pandu berharap Pilwana Serentak 2026 mampu melahirkan walinagari yang visioner dan mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, kualitas kepemimpinan walinagari akan sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Pilwana Serentak Tahun 2026 agar berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin nagari yang amanah, berkualitas, serta mampu membawa kemajuan bagi masyarakat,” katanya.
Pelaksanaan Pilwana Serentak di 23 nagari mendatang bukan hanya soal memilih pemimpin baru. Lebih dari itu, agenda ini menjadi cerminan kedewasaan demokrasi masyarakat nagari di Kabupaten Solok. Melalui bimbingan teknis yang diberikan, diharapkan seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan dan mekanisme pemilihan, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung transparan, kondusif, dan dipercaya masyarakat.
Di tangan para panitia inilah, kualitas demokrasi nagari akan diuji. Sebab dari proses yang jujur dan adil, akan lahir pemimpin yang mampu membawa nagari melangkah lebih maju menuju masa depan yang lebih baik. (A3)
