PADANG PANJANG, Relasipublik.com– Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si menyampaikan jawaban atas pemandangan umum lima fraksi DPRD Kota Padang Panjang terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Selasa (26/11/2024).
Penyampaian tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Imbral, SE didampingi Wakil Ketua, Nurafni Fitri, SH. Dihadiri para anggota DPRD, unsur Forkopimda, Pj Sekdako, Dr. Winarno, ME, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah di Ruang Sidang DPRD.
Menjawab pertanyaan Fraksi Gerindra, Pj Wako Sonny menyebutkan, adapun langkah-langkah konkret perihal solusi terbaik untuk Tenaga Harian Lepas dan Pegawai Honorer pihaknya masih menunggu terbitnya peraturan lebih lanjut tentang penataan tenaga non-ASN sembari melakukan beberapa langkah dan upaya.
Pemko, katanya, juga masih menganggarkan belanja bagi seluruh tenaga non-ASN dalam RAPBD 2025 sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. Pihaknya berkomitmen memastikan kesejahteraan non-ASN tetap terjaga dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Menanggapi pertanyaan yang disampaikan Fraksi Nasdem, Sonny menyampaikan, dana transfer pada 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan 2024. Hal ini dipengaruhi kebijakan alokasi dana transfer ke daerah yang semakin diperketat Pemerintah Pusat.
“Penurunan alokasi DAK Fisik 2025 diiringi dengan peningkatan DAU Specific Grant untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang naik hampir dua kali lipat dibandingkan 2024. Sementara itu tidak adanya alokasi Dana Insentif Fiskal untuk Padang Panjang pada 2025 diiringi dengan naiknya alokasi DAU secara total dan naiknya alokasi Dana Bagi Hasil Pajak,” ujarnya.
Di samping itu, lanjut Sonny, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam APBD 2025, hal ini dibuktikan dengan perolehan porsi terbesar dalam komposisi APBD. Hal ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan sektor ini mendapatkan anggaran minimal 20% dari total APBD.
“Sektor pendidikan dianggarkan dengan porsi 22,30% dari total APBD 2025. Hal yang sama juga kita alokasikan untuk sektor kesehatan yang alokasi anggarannya telah mencapai 27,41% dari total APBD,” ungkapnya.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat pelatihan etika dan kompetensi pelayanan bagi tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas SDM serta memanfaatkan teknologi sistem antrean dan konsultasi untuk mengurangi waktu tunggu. Di samping itu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja layanan agar keluhan dapat segera ditangani, memastikan masyarakat menerima layanan kesehatan yang memadai dan memuaskan.
Adapun upaya Pemerintah Kota dalam mengantisipasi penurunan pendapatan transfer pada APBD 2025, kata Sonny, antara lain meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin dan tepat waktu. Meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu indikator penentu pengalokasian Dana Insentif Fiskal.
“Meningkatkan upaya-upaya penanganan inflasi daerah yang juga merupakan salah satu indikator dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal. Meningkatkan akurasi data laporan realisasi anggaran sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan. Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi Bagi Hasil Provinsi,” katanya.
Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Nasdem perihal kurang menggeliatnya Pasar Pusat dan rendahnya daya beli masyarakat, Sonny menyampaikan, untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemko telah melakukan promosi terpadu untuk menarik pengunjung, meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas pasar.
Ke depan pihaknya akan berupaya mengintegrasikan Pasar Pusat dengan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan ke pasar tetapi juga mendongkrak daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Berkaitan pertanyaan Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa tentang penciptaan lapangan kerja baru, Sonny menyampaikan, Pemko berkomitmen untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru melalui berbagai inisiatif. Di antaranya memperkuat pelatihan keterampilan, seminar kewirausahaan, dan pendampingan bagi calon pengusaha dan UMKM.
“Selain itu, juga ditingkatkan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran melalui platform digital dan pameran produk. Di antara program unggulan adalah Rumah Wirausaha dan Program Subsidi Bunga/Margin SAYANG UMI. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memiliki kemampuan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor ekonomi kreatif, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.
Sonny mengungkapkan, dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2025, pihaknya berfokus pada renovasi dan pembangunan fasilitas pendidikan yang mendesak, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi. Serta penyediaan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran digital. Untuk mengatasi terbatasnya anggaran juga telah disusun skala prioritas.
“Kita juga telah menggandeng sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi melalui kemitraan, serta memaksimalkan penggunaan dana hibah, CSR, dan DAK. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung pengembangan generasi yang kompeten serta berdaya saing,” ungkapnya.
Sedangkan terkait dengan pertanyaan dari Fraksi PBB-PKS mengenai kelanjutan pembangunan dalam masa transisi menjelang adanya wali kota hasil pilkada, Sonny mengatakan, pemerintahan selama masa transisi sudah menyusun Rencana Pembangunan Daerah atau RPD 2024-2026 yang menjadi dasar untuk perencanaan dan penganggaran 2024, 2025 dan 2026.
Di samping itu juga terdapat 10 prioritas yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk dilaksanakan selama masa transisi. Di antaranya Penurunan Stunting, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, Optimalisasi Penyerapan Anggaran, dan lain-lain. Termasuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi 2024.
“Semua itu guna keberlanjutan pembangunan dimasa transisi sehingga roda pemerintahan, pembangunan dan layanan publik Padang Panjang dapat terus berjalan dengan baik,” tutupnya. (gito)
