PADANG PANJANG, RELASI PUBLIK — Angka prevalensi stunting Kota Padang Panjang, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023
mencapai 15,8 persen. Artinya, terjadi penurunan 1 persen dari 16,8 persen pada 2022.
Penurunan ini masih belum memenuhi target nasional 14 persen. Oleh sebab itu diperlukan upaya ekstra tahun ini yang merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota, Dr. Winarno, M.E mengemukakan hal tersebut pada Rapat Kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kamis (30/5/2024) di Hall Lantai III Balai Kota.
“Penurunan yang ingin dicapai pada 2024 adalah 1,8 persen, hampir dua kali lipat dari capaian 2023. Untuk mencapai itu diperlukan upaya yang setidaknya juga dua kali lipat dari 2023,” ujarnya.
Dikatakan Winarno, terdapat sejumlah strategi penanggulangan stunting di Padang Panjang yang terdiri atas strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.
Adapun strategi jangka pendek, fokus mengintervensi anak stunting agar keluar dari status stunting. Caranya dengan memastikan anak stunting mendapatkan asupan gizi cukup melalui berbagai program, seperti Basunting (Bapak Ibu Asuh Anak Stunting-red), Dapur Sehat dan lainnya.
Kemudian strategi jangka panjang, melakukan program pencegahan sedini mungkin. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Meningkatkan penyuluhan pola asuh. Meningkatkan akses dan kualitas air minum dan sanitasi. Serta meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
“Cita-cita besar kita, menciptakan generasi Padang Panjang bebas stunting. Yang kita pikirkan dan lakukan hari ini insyaallah adalah untuk keberlangsungan generasi penerus yang lebih baik,” tuturnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar diwakili Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting, Dafid Arga, S.IP, M.H mengapresiasi Pemko Padang Panjang melaksanakan kegiatan Rakor TPPS ini. Menurutnya hal ini merupakan wujud nyata keseriusan Pemko menurunkan angka prevalensi stunting.
Dirinya berharap konvergensi Kota Padang Panjang semakin kokoh guna menurunkan angka stunting, dengan melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja TPPS Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Semua harus dibahas pada forum koordinasi TPPS.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si menyampaikan Rakor TPPS itu sejalan dengan tujuan pelaksanaan Rembuk Stunting yang bertujuan menyusun rencana pencegahan stunting di Padang Panjang.
Menurut Osman, tiga hal yang mesti diperhatikan terhadap pencegahan stunting. Yaitu perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
“Sering kali masalah nonkesehatan menjadi akar permasalahan stunting. Baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan serta masalah degradasi lingkungan,” sebutnya.
Pada saat itu juga dilaksanakan penyerahan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kelurahan Ngalau dan Kelurahan Pasar Baru dari BKKBN Provinsi Sumbar. Dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting. (gito)
