PADANG,RELASIPUBLIK– Hasil Komperprov Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat (Sumbar), 23 Juli 2022 lalu dianulir PWI Pusat, dengan alasan ketua terpilih masih berstatus Pegawai Negri (ASN), padahal sewaktu pelaksanaan yang dihadiri Ketua PWI pusat Atal, S. Depari, 2 pasang calon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan.
Namun kehadiran ketua PWI Pusat sewaktu konferprov tidak menjamin hasil pemilihan akan segera dibuat surat keputusannya (SK), untuk memimpin PWI Sumbar ke depan.
Hasil konferprov PWI Sumbar menjadi permasalahan baru di tingkat pusat, akhirnya menunjuk pelaksana tugas (Plt) yang berdomisili di Jakarta, sehingga tidak bisa setiap saat melakukan kordinasi dengan Anggota dan pengurus PWI di Sumatera Barat.
Efek penunjukan Plt sudah terasa, karena pencairan beberapa anggaran menjadi terkendala, termasuk juga untuk persiapan Porwanas mendatang, dan ini membuat gerah anggota PWI Sumbar.
Sekaitan dengan hak tersebut, salah seorang anggota PWI Sumbar Almudazir mengatakan, semestinya Plt yang ditunjuk bukan berdomisili di Jakarta, tetapi domisili di Padang, agar mudah berkomunikasi serta mempersiapkan Porwanas.
“Dengan ditunjuknya pelaksana tugas dari PWI Pusat dan berdomisili di Jakarta maka ini resikonya, selain sulit berkomunikasi juga sulit dalam hal pencairan dana, efeknya kita akan terancam gagal mengikuti Porwanas mendatang,” tegas Almudazir, Rabu (24/8/2022).
Almudazir juga sangat menyayangkan sikap ketua PWI Pusat yang tidak tegas dalam mengambil keputusan organisasi, termasuk dalam penetapan hasil konferprov dan penunjukan Plt.
“Sangat saya sayangkan sikap ketua PWI Pusat Atal S. Depari yang tidak tegas, padahal dia ada dilokasi saat itu, sekarang malah ditunjuk PLT dari Jakarta, mau diapain PWI Sumbar ini? Kita sedang berhadapan dengan berbagai event yang akan membawa nama daerah ini,” tegas Almudazir lagi.
Permintaan Almudazir pada PWI Pusat, agar semua bisa berjalan baik, untuk menunjuk plt dari Sumbar, dan Plt saat ini segera diganti, sehingga tidak sulit untuk melakukan kordinasi serta persiapan lainnya.
Selain penggantian Plt yang berdomisili di Sumatera Barat, dalam surat tersebut juga dibunyikan kewenangan untuk bisa mencairkan anggaran daerah dan anggaran lainnya.(***)
