Jakarta,relasipublik – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyatakan pemaparan pemerintah terkait tingkat kerusakan sektor pertanian pascabencana belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Penilaian itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Rahmat terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas langkah cepat para menteri yang turun langsung ke wilayah terdampak bencana.
Menurutnya, upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah pusat telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran para menteri di daerah bencana dan langkah-langkah respons cepat yang dilakukan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian sangat membantu dan dirasakan langsung oleh warga,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.
Namun demikian, Rahmat menekankan bahwa persoalan krusial yang harus segera dibenahi adalah akurasi data kerusakan.
Dia menilai ketidaktepatan data akan berimbas pada perencanaan dan penghitungan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.
“Dengan segala hormat kepada tim kementerian, saya harus menyampaikan bahwa data yang dipaparkan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Dampaknya jelas, jika data keliru maka estimasi anggaran pemulihan juga akan meleset,” ujarnya.
Rahmat kemudian menyinggung kondisi di Sumatera Barat yang menurut laporan pemerintah pusat tidak mencatat adanya kerusakan pada bendungan dan jaringan irigasi.
Dia menegaskan, data tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ia terima dari daerah.
“Dalam paparan data disebutkan irigasi dan bendungan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, tetapi tidak tercatat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan mendekati Rp2 triliun.
Angka tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah pusat.
“Kalau anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, kami menilai jumlah itu belum memadai,” tegas Rahmat.
Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera melakukan pengecekan ulang serta menyelaraskan data kerusakan dengan pemerintah daerah.
Langkah itu dinilai penting agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat dirumuskan secara akurat dan tepat sasaran.
