Jakarta,relasipublik – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai sudah sewajarnya seorang pejabat, terutama menteri mempertimbangkan mundur dari jabatan apabila tidak mampu menangani situasi bencana yang terus menelan korban.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), ia menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan sejumlah pejabat kementerian terkait penyebab banjir di berbagai wilayah Sumatera.
Menurutnya, penyampaian data yang seolah menegaskan deforestasi bukan faktor utama justru menyinggung masyarakat yang tengah berduka.
Rahmat menilai pendekatan tersebut keliru, terutama ketika masyarakat masih kehilangan ratusan anggota keluarga akibat bencana.
“Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ucapnya.
Dia menegaskan dampak bencana yang terjadi memerlukan keseriusan penuh pemerintah.
Rahmat menyinggung kembali besarnya jumlah korban yang meninggal maupun yang belum ditemukan, dan menekankan situasi tersebut bukan peristiwa biasa.
Menurutnya, diperlukan tanggung jawab penuh dari pejabat yang memegang mandat pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
Rahmat kemudian mengaitkan situasi ini dengan standar etika jabatan yang ia lihat diterapkan di negara lain.
“Saya membaca berita tanggal 18 November tentang kabinet Presiden Marcos di Filipina. Mereka mengalami banjir; dua menterinya mundur secara gentleman karena merasa tidak mampu mengatasi situasi itu,” katanya.
Ia menilai langkah serupa tidaklah berlebihan apabila terjadi di Indonesia, khususnya jika pejabat terkait merasa tidak mampu mengendalikan situasi yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
“Jadi bukan hal yang salah kalau ada menteri yang merasa tidak sanggup lalu mundur. Itu tugas yang mulia menurut saya,” tegas Rahmat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai dorongan untuk mengevaluasi tanggung jawab kementerian di tengah bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
