BeritaKota Padang

Rahmat Saleh Dorong Gudang Pangan untuk Stabilkan Harga di Sumbar

15
×

Rahmat Saleh Dorong Gudang Pangan untuk Stabilkan Harga di Sumbar

Sebarkan artikel ini

Padang, relasipublik – Upaya pengendalian inflasi daerah di Sumatera Barat dinilai perlu ditopang melalui penguatan lumbung pangan sebagai strategi utama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mendorong penguatan lumbung pangan nasional di Sumbar sebagai langkah menjaga inflasi daerah, mengingat pengendalian harga sangat bergantung pada ketersediaan pangan.

Dia menyampaikan pemerintah daerah perlu memfokuskan kebijakan sebesar 58 persen pada penguatan lumbung pangan.

“Upaya itu harus difokuskan terhadap komoditas hortikultura. Karena ini menjadi salah satu penentu paling besar dalam angka inflasi di daerah,” kata Rahmat di Padang, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan, komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang harus dijaga secara ketat karena termasuk dalam lima besar penyumbang inflasi di daerah.

Menurutnya, penguatan sektor ini menjadi penting agar fluktuasi harga dapat ditekan.

Rahmat mengusulkan langkah penguatan dari sisi infrastruktur, terutama penyediaan gudang pangan yang dinilai menjadi kebutuhan paling dekat untuk direalisasikan.

Dia menilai keberadaan gudang pangan akan berperan dalam menjaga stabilitas harga saat terjadi gangguan pasokan.

“Gudang pangan ini akan menjaga kestabilan harga, disaat-saat terjadi ketidakpastian pasokan di daerah, mulai kelangkaan stok, maupun faktor bencana. Dengan demikian, inflasi daerah bisa diminimalisir ketika hal yang tidak diinginkan terjadi,” sebutnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi pangan yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Dia menjelaskan pemerintah perlu memiliki strategi solutif yang dapat dijalankan ketika terjadi penurunan pasokan pangan.

“Pemerintah daerah harus punya mitigasinya, jadi kalau terjadi penurunan hingga kelangkaan pangan, sudah ada jalannya, jangan sudah terjadi baru mencari solusi. Hal lain wajib juga adalah soal data, harus aktif mengumpulkan data, jadi pemerintah daerah tahu bagaimana kondisinya, bisa mengetahui trennya, mengetahui prediksi yang terjadi didepan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *