Jakarta,relasipublik – Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari Fraksi PKS Rahmat Saleh, resmi berpindah dari Komisi II ke Komisi IV DPR RI pada masa sidang pertengahan tahun ini.
Perpindahan tersebut menandai babak baru dalam kiprahnya di parlemen setelah sebelumnya intens memperjuangkan nasib tenaga honorer dan reformasi kelembagaan di sektor pemerintahan.
Rahmat menyampaikan perpindahan ini merupakan bagian dari rotasi internal fraksi sekaligus bentuk komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kali ini melalui sektor pertanian, pangan, kelautan, dan lingkungan hidup yang menjadi ruang lingkup Komisi IV.
”Selama ini kita sudah berjuang di Komisi II untuk isu-isu strategis, terutama terkait nasib tenaga honorer. Kini saatnya saya fokus membantu pemerintah dalam membenahi sektor pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kedaulatan petani dan nelayan,” katanya di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Rahmat menegaskan perjuangan untuk para honorer yang selama ini dilakukannya tidak akan sia-sia.
Beberapa capaian penting seperti pengesahan revisi UU ASN dan komitmen pemerintah pusat dalam penyelesaian status honorer sudah berhasil diwujudkan, termasuk persoalan PPPK.
”Kita sudah mendorong dan mengawal dengan ketat agar pemerintah serius menyelesaikan status para honorer. Sekarang, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan, dan kita akan tetap awasi itu dari sisi legislasi maupun penganggaran,” ujar Rahmat.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I, yang meliputi daerah-daerah agraris seperti Tanah Datar, Agam, dan Limapuluh Kota, Rahmat mengaku tantangan ke depan sangat besar.
Dia melihat Sumatera Barat memiliki potensi luar biasa dalam hal pertanian, peternakan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Karena itu, keberadaannya di Komisi IV diyakini akan lebih memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, sejumlah persoalan krusial di sektor pangan masih harus dicarikan solusi serius, mulai dari persoalan pupuk subsidi, tata kelola rantai pasok hasil tani, hingga persoalan ketimpangan akses lahan dan ketergantungan pada bahan pangan impor.
”Isu ketahanan pangan bukan semata tentang stok beras atau ketersediaan sembako. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus berpikir soal kedaulatan pangan, keberpihakan kepada petani, dan ekosistem agraria yang sehat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran Bulog dan Kementerian Pertanian dalam menjamin distribusi dan harga pangan tetap stabil.
Rahmat berjanji akan mengawal secara ketat program-program kementerian teknis agar anggaran yang dikucurkan tepat sasaran.
“Kita ingin pastikan bahwa anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk sektor pertanian dan pangan itu benar-benar sampai ke petani kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas,” katanya.
Selain itu, Rahmat juga menyinggung pentingnya memperkuat Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar lebih efektif menjalankan tugas koordinasi kebijakan antar kementerian dan lembaga.
Menurutnya, Bapanas harus diberi kewenangan yang cukup agar tidak hanya menjadi lembaga formalitas.
”Di Komisi IV nanti, saya akan mendorong penguatan kelembagaan Bapanas, termasuk integrasi data dan perencanaan lintas sektor. Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri antara kementerian pertanian, perdagangan, dan lembaga lainnya,” ungkapnya.
Rahmat menegaskan perpindahan komisi bukan berarti meninggalkan perjuangan yang telah ia bangun di Komisi II, melainkan memperluas medan pengabdian bagi masyarakat.
”Selama masih dipercaya oleh rakyat, saya akan terus bekerja di manapun ditempatkan. Kini saatnya kita fokus pada persoalan perut rakyat: pangan, petani, dan ketersediaan sumber daya alam yang adil untuk semua,” pungkasnya.
