Padang,relasipublik — Pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat dinilai tidak realistis jika hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah.
Rahmat Saleh yang menekankan negara harus mengambil peran penuh dalam proses pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak bencana.
Dia menyampaikan, kapasitas fiskal daerah tidak memungkinkan untuk menanggung beban pemulihan yang begitu besar dalam waktu singkat.
Menurutnya, skala kerusakan yang terjadi sudah melampaui batas kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan pengalamannya selama sepuluh tahun di DPRD Sumbar, diperlukan setidaknya dua tahun APBD hanya untuk menutup kebutuhan recovery, dengan catatan tidak ada program pembangunan lain yang dijalankan.
“Saya sepuluh tahun di DPRD Sumbar. Kalau APBD Sumbar digabung selama dua tahun baru bisa menutup kebutuhan recovery, dengan catatan tidak ada pembangunan dan dua tahun tidak digaji,” kata Rahmat saat kegiatan Bimbingan Teknis Pupuk Pertanian di Edotel Padang, Rabu (17/12/2025).
Rahmat mengungkapkan kerusakan akibat bencana di Sumatera Barat hampir merata di seluruh sektor infrastruktur.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak bencana tidak bersifat terbatas, melainkan meluas dan berlapis.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan sedikitnya 86 jembatan rusak, ratusan rumah warga terdampak hingga hilang, serta berbagai fasilitas umum tidak lagi dapat difungsikan secara normal.
“Dampak kerusakan tersebut bukan hanya soal bangunan fisik, namun juga memutus akses ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang rusak menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu dan aktivitas warga di daerah terdampak berjalan tidak optimal,” katanya.
Rahmat menyebutkan kebutuhan anggaran pemulihan Sumatera Barat diperkirakan berada pada kisaran Rp13 triliun hingga Rp16 triliun.
Besaran tersebut, menurutnya, menggambarkan kebutuhan recovery yang bersifat menyeluruh.
Anggaran itu tidak hanya ditujukan untuk perbaikan sementara, melainkan pemulihan total agar fungsi sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
“Sumbar butuh sekitar 13 sampai 16 triliun rupiah untuk recovery. Ini pemulihan total, bukan tambal sulam,” ujarnya.
Dengan besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Rahmat meminta pemerintah pusat segera mengambil peran utama dalam pemulihan pascabencana.
Dia menilai, tanpa campur tangan langsung pemerintah pusat, daerah akan kesulitan bergerak cepat.
Rahmat secara khusus meminta Presiden membeberkan skema pemulihan nasional lintas sektor agar proses recovery memiliki arah dan kepastian yang jelas.
“Kami minta Presiden bisa membeberkan skema recovery untuk segala sektor paling lambat awal Januari 2026,” katanya.
Kejelasan skema dari pemerintah pusat dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun prioritas pemulihan secara terarah, termasuk infrastruktur pendukung sektor pertanian yang sangat bergantung pada akses jalan, jembatan, dan irigasi.
“Ini bukan semata persoalan anggaran, melainkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal pascabencana,” harapnya.
