Padang,relasipublik – Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas demokrasi. Langkah ini diwujudkan melalui pengawalan aktif terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025.
Muhamad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga. Ia menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang di adakan KPU Sumbar pada Kamis, (26/6/2025), di Aula Kantor KPU Sumbar, Padang.
Kegiatan ini mengacu pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Rapat tersebut juga melibatkan sejumlah pihak penting dari berbagai instansi di Sumbar.
“Pemilu 2024 di Sumbar berjalan lancar karena dukungan semua elemen,” ujar Khadafi.
Menurut Khadafi, Bawaslu sudah bertindak sejak awal dengan fokus pada pencegahan pelanggaran. Koordinasi rutin terus dilakukan dengan stakeholder agar semua tahapan berjalan sesuai aturan.
“Sampai hari ini, kami tetap bekerja menyusun data untuk mendukung KPU Sumbar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sedang menyusun peta kerawanan pelanggaran untuk pemilu mendatang. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi masalah di lapangan.
Khadafi menegaskan bahwa Bawaslu akan menggelar rapat lanjutan setelah menerima rekap data dari kabupaten dan kota. Ia berharap seluruh pihak dapat menyatukan visi dalam proses pemutakhiran data pemilih.
“Kami ingin menyamakan visi agar pemilu berjalan berkualitas dan data tetap valid,” katanya.
Khadafi mengajak seluruh pihak menjaga kerja sama yang baik dalam setiap tahapan. Ia menekankan pentingnya forum seperti ini untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas lembaga.
“Terima kasih kepada seluruh stakeholder. Sinergi ini mencegah pelanggaran dan menciptakan pemilih yang cerdas,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kapolda Sumbar, Danrem 032/Wirabraja, Danlantamal, Danlanud, Bawaslu Sumbar, Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen Imigrasi, Kemenag, Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas PMD Sumbar. (***)
