PESSEL, RELASIPUBLIK – Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Propinsi Sumatera Barat digelar, Selasa (14/6). Kabupaten Pesisir Selatan, diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskokinfo) akan prioritaskan pembangunan Portal SDI dan Pessel Dalam Genggaman.
Rakor SDI Propinsi Sumatera Barat ini menghadirkan dua narasumber; Oktorialdi, Staf Ahli Bappenas/Sekretaris SDI Pusat dan Dr.Imam Machdi, Deputi Metodologi Informasi BPS Pusat. Ikut hadir dalam Rakor SDI tersebut Kepala BPS Propinsi dan pejabat terkait dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Komitmen mewujudkan satu data Indonesia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dimana prinsip satu data ini adalah standar data, metadata, interoperabilitas dan kode referensi dengan target jangka pendeknya penyusunan atau finalisasi regulasi penyelenggaraan SDI, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, dan pembentukan forum SDI tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dr. Imam Machdi, Deputi Metodologi Informasi BPS Pusat, menyampaikan Standar Data Statistik Nasional. Menurut Narasumber dari BPS Pusat itu, Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyediakan anggaran pilot projek SDI di daerahnya.
Menurutnya, peran data sangat menentukan dalam evidence-based policy, mengingat tuntutan data terhadap kebijakan berkualitas dan tepat sasaran. Peran data dalam hal ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Untuk memenuhi hal itu data perlu akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan, terlebih di era disrtupsi.
Dijelaskan, Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota harus lebih memprioritaskan data terkait RPJMD dengan berpedoman kepada pendataan yang dilakukan oleh BPS Pusat. Dan menyarankan agar melakukan kolaborasi dengan semua stake holder terkait hingga ke tingkat pemerintahan terendah, yakni Desa atau Nagari di Sumatera Barat.
Saat ini, pengumpulan data tidak lagi dengan cara konvensional, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi seperti Big Data, namun untuk memenuhi data ditingkat pusat hingga daerah masih ada tantangan karena masih ada data yang tidak standar, penggunaan kode referensi berbeda-beda, metadata tidak lengkap, perbedaan data yang dihasilkan produsen data dan kesulitan dalam mengakses data. Akibatnya muncul kebingungan bagi pengguna data, khususnya para pengambil kebijakan.
Deputi Metodologi Informasi BPS Pusat juga apresiasi terhadap Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Diskokinfo atas upaya pembangunan portal SDI dan Pessel Dalam Genggaman, yang telah dilouncing oleh Bupati Rusma Yul Anwar, akhir 2021 lalu.
Sementara, Kepala BPS Propinsi Sumatera Barat akan memprioritaskan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Statistik I di Sumbar. Menyusul Kota Padang Panjang, kemarin sudah dikukuhkan sebagai Kota Statistik I di Indonesia, dan Kabupaten Statistiknya Kabupaten Jembrana, Bali. **
