PADANG PANJANG, RELASI PUBLIK– Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si menyampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2025-2045, Senin (29/7/2024).
Bertempat di Ruang Rapat DPRD, Pj Wako Sonny menyampaikan jawaban tersebut dalam Rapat Paripurna yang dibuka Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral, SE.
Dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Sonny menjawab pemandangan umum terkait indikator serta tolak ukur untuk pencapaian target dari 17 visi pada RPJPD sehingga visi tersebut menjadi harapan yang benar.
“Dapat kami jelaskan telah dirumuskan pada sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup,” ujarnya.
Terkait pemasangan umum Fraksi Golkar yang meminta agar dapat menggali potensi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, Sonny mengatakan, pihaknya setuju karena perumusan RPJPD selain berkewajiban mengikuti arahan Pemerintah Pusat, juga berkewajiban melihat potensi utama yang dimiliki daerah.
“Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan dalam tahapan penyusunan Ranperda RPJPD ini,” tuturnya.
Berkenaan dengan pemandangan umum Fraksi NasDem terkait permasalahan kesehatan dalam upaya mewujudkan Padang Panjang yang Agamis, Maju dan Sejahtera untuk 20 tahun ke depan, dirinya menyambut baik masukan yang diberikan.
“Program yang telah dilakukan Pemko untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat, di antaranya adalah pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat melalui penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Serta upaya promotif bidang kesehatan melalui program promosi kesehatan,” jelasnya.
Sedangkan menanggapi pertanyaan Fraksi PBB dan PKS, tentang dampak pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol Padang-Pekanbaru, Sonny menyebutkan perlu dilakukan langkah antisipatif.
“Terkait ini direncanakan dengan meningkatkan branding Kota Padang Panjang baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Kita harus memperkuat Padang Panjang sebagai kota tujuan. Di antaranya sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kota Event atau Festival Town, terutama untuk kegiatan yang bernuansa Islami,” paparnya.
Sementara itu mengenai penanganan upaya-upaya tanggap darurat dan pemulihan Infrastruktur dan ekonomi pascabencana yang ditanyakan Fraksi Gerindra, dikatakannya, sejak awal kejadian pada 11 Mei 2024, Pemerintah Kota langsung mengambil langkah tanggap darurat.
“Di antaranya pencarian dan pertolongan oleh Tim SAR Gabungan, membuka Posko Tanggap Darurat Bencana oleh BPBD Kesbangpol dan Dapur Umum oleh Dinas Sosial PPKBPPPA. Menyiapkan lokasi pengungsian. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada pengungsi oleh Dinas Kesehatan. Menyiapkan, menghimpun dan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar pengungsi,” ungkapnya.
Juga pendataan jumlah kerusakan, korban, dan masyarakat terdampak, aksi clearing pembersihan saluran oleh Dinas Perkim LH, Pol-PP Damkar, TNI, Polri dan masyarakat. Normalisasi layanan air minum oleh Perumdam Tirta Serambi.
“Pemulihan jangka pendek infrastruktur berupa pembangunan jembatan darurat di Tanjung dan Lubuk Mato Kucing. Pembangunan jembatan bailey SMA N 1 Sumatera Barat melalui dukungan BNPB. Menyalurkan bantuan stimulan dari Dana Siap Pakai Akibat Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi,” terang Sonny.
Terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam kondisi Padang Panjang yang secara geografis merupakan daerah rawan bencana sebagaimana disampaikan Fraksi PAN, Sonny menyebutkan, sejumlah langkah selain perencanaan tata ruang yang komprehensif dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan analisis risiko bencana.
“Melakukan penerapan teknologi mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini, penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Serta peningkatan intuisi masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai bencana dan perubahan iklim,” tuturnya.
Ikut hadir dalam rapat paripurna ini, Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, ME, Forkopimda, asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah serta undangan lainnya. (gito)
